KKP siapkan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2027

Surabaya (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada 2027, dengan melibatkan 3.500 peserta untuk menyurvei calon lokasi di 37 provinsi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta tim survei memastikan setiap calon lokasi dipilih berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat pesisir, bukan sekadar kelengkapan administrasi dan kesiapan pembangunan fisik.

"Jangan datang ke lokasi hanya melihat-lihat. Saudara harus benar-benar bertanya kepada nelayan, apa yang mereka butuhkan, bagaimana kondisi mereka, dan apa yang harus dibangun," ujar Trenggono saat memberikan pembekalan kepada Mitra Pembangunan, di Surabaya, Jumat.

Trenggono mengatakan, survei harus mampu mengidentifikasi persoalan masyarakat pesisir, mulai dari biaya operasional melaut, akses pemasaran hasil tangkapan, hingga ketergantungan nelayan terhadap tengkulak.

Menurut dia, pembangunan KNMP menjadi upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang selama ini dinilai belum memperoleh dukungan infrastruktur secara optimal dibandingkan sektor pertanian.

Ia mencontohkan, sektor pertanian telah didukung berbagai infrastruktur, seperti irigasi, sarana produksi, dan fasilitas pengolahan hasil panen. Sementara itu, nelayan masih menghadapi persoalan mendasar yang berdampak terhadap produktivitas dan pendapatan.

"Kalau ditanya kenapa yang dibangun bukan rumahnya nelayan, karena yang mereka pikirkan ketika melaut adalah sarana dan prasarana yang bagus. Mereka membutuhkan dukungan agar aktivitas melaut bisa dilakukan dengan mudah dan biaya yang lebih murah," ujar Trenggono.

Ia menyebutkan, evaluasi pembangunan model Kampung Nelayan Modern sebelumnya menunjukkan peningkatan pendapatan nelayan lebih dari 50 persen. Hasil tersebut menjadi salah satu pertimbangan KKP memperluas program melalui KNMP.

Trenggono meminta survei tidak menggunakan pendekatan seragam, karena setiap wilayah memiliki karakteristik perikanan, kondisi geografis, dan persoalan sosial ekonomi berbeda.

Tim juga diminta melibatkan nelayan kecil, awak kapal perikanan, perempuan pesisir, pengolah ikan, hingga pedagang untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain rantai pemasaran, survei harus mencakup ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), kebutuhan es, fasilitas penyimpanan ikan, serta kesesuaian sarana pendukung dengan kapasitas kapal.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan pembekalan 3.500 peserta telah dilaksanakan secara daring pada 27-29 Oktober 2026.

"Kata kunci yang harus kita pegang teguh saat survei atau penilaian calon lokasi KNMP adalah dengarkan masyarakat dan pahami kegiatan ekonominya," ujar Latif.

Peserta berasal dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal, politeknik kelautan dan perikanan, serta unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP 2027 Mohamad Abdi mengatakan survei dan penilaian berlangsung hingga pertengahan Desember 2026.

Penilaian mencakup kebutuhan masyarakat, potensi perikanan, kesiapan lahan, akses pasar, dan infrastruktur pendukung. Sebanyak 1.000 lokasi ditargetkan siap direkomendasikan untuk pembangunan pada 2027.

Abdi menegaskan, usulan pemerintah daerah maupun kehadiran tim survei belum berarti lokasi tersebut telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan KNMP.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.