KKP petakan kebutuhan SDM vokasi untuk program prioritas perikanan

Jadi, jabatannya ini CPNS, bukan PPPK. Ke depan diharapkan menjadi PNS karena jabatan-jabatan ini krusial untuk pelaksanaan program prioritas nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memetakan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) lulusan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional, terutama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan modernisasi kapal perikanan.

Perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Taufik, di Jakarta, Selasa, mengatakan penguatan kompetensi SDM menjadi faktor penting untuk memastikan program tersebut tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Ia menjelaskan pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah jabatan aparatur yang dapat diisi lulusan pendidikan vokasi KKP untuk mendukung kedua program tersebut.

Untuk mendukung modernisasi kapal perikanan, KKP membutuhkan penata kelola kelautan dan perikanan dengan kualifikasi pendidikan D4 permesinan perikanan, S1 teknik perkapalan, atau S1 sistem perkapalan.

Sementara itu, jabatan penata pengelola produksi perikanan tangkap dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan kegiatan perikanan tangkap. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain D4 teknologi penangkapan ikan, permesinan perikanan, teknologi pengelolaan sumber daya perairan dan teknologi pengelolaan hasil perikanan.

Selain itu, KKP membutuhkan tenaga untuk mengisi jabatan syahbandar di pelabuhan perikanan. Posisi tersebut dapat diisi lulusan D4 teknologi penangkapan ikan atau permesinan perikanan yang memiliki sertifikasi Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) atau Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) sesuai persyaratan.

Baca juga: Menteri KKP minta pembangunan KNMP di Jember dipercepat

Baca juga: KKP verifikasi kesiapan pembangunan KNMP pada 2027

Taufik mengatakan fungsi kesyahbandaran merupakan bagian penting dari pelayanan pemerintahan dalam pengelolaan kawasan KNMP.

Ia juga mendorong para taruna dan lulusan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi CPNS sesuai kebutuhan jabatan tersebut.

"Jadi, jabatannya ini CPNS, bukan PPPK. Ke depan diharapkan menjadi PNS karena jabatan-jabatan ini krusial untuk pelaksanaan program prioritas nasional," ujarnya.

Adapun KKP telah membentuk Ocean Institute of Indonesia (OII) melalui penggabungan 11 perguruan tinggi dan politeknik di bawah kementerian tersebut sebagai bagian dari transformasi pendidikan kelautan dan perikanan.

Saat ini, terdapat sekitar 5.955 peserta didik pendidikan vokasi kelautan dan perikanan di lingkungan OII, yang terdiri atas 5.074 peserta pendidikan tinggi dan 881 peserta pendidikan menengah.

KKP menargetkan pembangunan 5.000 KNMP hingga 2029. Program tersebut juga disertai rencana pembangunan dan distribusi bantuan sebanyak 4.582 kapal perikanan untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan.

Baca juga: KKP siapkan 169 calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Sultra

Baca juga: KKP gandeng PLN memenuhi kebutuhan listrik Kampung Nelayan Merah Putih

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.