KKP jajaki pasokan ikan budi daya lokal untuk SPPG

Kami ingin simpul-simpul ekonomi lokal saling terhubung sehingga ketahanan ekonomi semakin kuat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjajaki peluang penyerapan ikan hasil budi daya lokal oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperluas pasar bagi pembudi daya sekaligus memperkuat ekonomi desa.

Upaya tersebut dilakukan melalui temu bisnis yang mempertemukan pengelola budi daya ikan tematik, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan pengelola SPPG di Jawa Timur, bersama Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan menghubungkan pelaku usaha di tingkat lokal agar dapat membangun ekosistem ekonomi yang saling mendukung.

"Kami ingin simpul-simpul ekonomi lokal saling terhubung sehingga ketahanan ekonomi semakin kuat," kata Trenggono.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Yudi Nurul Ihsan mengatakan, forum tersebut diharapkan menghasilkan Letter of Intent (LoI) hingga perjanjian kerja sama antara KDKMP, pengelola budi daya ikan tematik, SPPG, dan mitra strategis lainnya.

Menurut dia, pertemuan itu juga menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai mutu ikan agar produk yang dipasarkan kepada konsumen memenuhi standar kualitas.

Temu bisnis yang berlangsung selama dua hari di Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Banyuwangi tersebut turut diisi bimbingan teknis manajemen produksi, pemberdayaan usaha, diversifikasi produk, serta praktik pengolahan hasil budi daya ikan.

KKP menyatakan, akan mengukur dampak kegiatan dengan membandingkan kondisi usaha KDKMP sebelum dan sesudah temu bisnis serta bimbingan teknis. Evaluasi tersebut ditujukan untuk memastikan kegiatan memberikan dampak nyata bagi perkembangan usaha dalam beberapa bulan mendatang.

Kegiatan itu merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan tindak lanjut kerja sama antara Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP dengan Badan Gizi Nasional.

Baca juga: KKP gandeng PLN memenuhi kebutuhan listrik Kampung Nelayan Merah Putih

Baca juga: KKP perkuat standardisasi demi dongkrak ekspor produk perikanan RI

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.