Tiap-tiap daerah itu akan dihitung keterlibatannya. Baik itu pemilik lahan, masyarakat pemilik lahan, pekerja yang ikut di dalam proyek maupun masyarakat yang terdampak

Antalya, Turki (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meresmikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 COP31 di Antalya, Turki, Rabu (18/11).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan peraturan ini akan menjadi landasan bagi pembagian keuntungan yang didapatkan dari transaksi karbon di sektor kelautan dan perikanan.

“Dengan adanya peraturan ini, maka semua pihak, semua stakeholder bisa terlibat dan diatur secara fair, secara jelas. Semua pihak bisa transparan melihat mekanisme nilai karbon yang dihasilkan,” katanya.

Baca juga: Menteri LH: Potensi karbon dapat berikan manfaat bagi masyarakat

Menurutnya, aturan ini akan memberikan kepastian, bahwa masyarakat yang terlibat dalam pelestarian kawasan perairan mendapatkan manfaat ekonominya.

“Karena masyarakat di sektor kami, di sektor kelautan terlibat langsung dalam perjanjian. Dan ukuran-ukurannya jelas, kalau misalnya ekonomi itu sharingnya berapa persen, itu kelihatan,” kata Koswara.

Aturan ini juga membagi dengan jelas, manfaat ekonomi yang akan didapatkan setiap pihak yang terlibat dalam transaksi karbon biru, mulai dari pemilik lahan, pemilik proyek, dan pemerintah daerah serta masyarakat yang terlibat dalam proyek.

Baca juga: KLH ajak kepala daerah di Sumatera dan Jawa maksimalkan manfaat NEK

“Tiap-tiap daerah itu akan dihitung keterlibatannya. Baik itu pemilik lahan, masyarakat pemilik lahan, pekerja yang ikut di dalam proyek maupun masyarakat yang terdampak,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah pemilik proyek inisiasi karbon biru melakukan penandatanganan untuk mendukung penerapan peraturan ini, yakni VNV Advisory, PT Yani Kusuma Perkasa, dan YAKOPI.

Sejumlah proyek karbon biru juga disebut akan segera teregistrasi dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) agar bisa ditransaksikan.

Baca juga: Jumhur: Pemerintah ingin perdagangan karbon beri manfaat ke masyarakat

Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Sanya Dinda Susanti

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira