KIP dorong badan publik layani masyarakat lewat keterbukaan informasi

Badan publik perlu membuktikan bahwa kebijakan tersebut mampu memperbaiki tata kelola kelembagaan, memperkuat literasi informasi, dan memberikan dampak nyata bagi kepentingan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi Pusat (KIP) berupaya mendorong agar setiap badan publik dapat melayani masyarakat dengan memperkuat keterbukaan informasi publik, dengan menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik 2026.

"Kami ingin melihat sejauh mana strategi dan kebijakan badan publik mampu memberikan dampak terhadap pemenuhan hak masyarakat atas informasi dan mendorong partisipasi publik," kata Ketua KIP, Handoko Agung Saputro, dalam Pembukaan dan Technical Meeting Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta Pusat, Senin.

Monev KIP merupakan ajang tahunan untuk menilai tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Baca juga: KI DKI evaluasi monev keterbukaan informasi publik tingkatkan kualitas

Handoko menjelaskan dalam monev tahun ini, pihaknya melakukan penilaian terhadap 385 badan publik.

Ratusan badan publik itu terdiri atas tujuh kategori yakni 48 kementerian, 46 lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian, 35 lembaga nonstruktural, 38 pemerintah provinsi, 61 badan usaha milik negara, 149 perguruan tinggi negeri, dan 8 partai politik.

Dia menjelaskan proses penilaian dimulai dengan Self-Assessment Questionnaire (SAQ) oleh masing-masing badan publik pada aplikasi E-Monev dan dilanjutkan dengan verifikasi oleh KI Pusat.

Dalam SAQ, setiap lembaga harus menjelaskan soal keberadaan fasilitas informasi publik seperti situs yang dan hal lain yang berkaitan dengan keterbukaan informasi.

Setelah SAQ, KIP akan memeriksa secara langsung kelayakan fasilitas informasi publik setiap lembaga untuk menyamakan dengan hasil SAQ.

Dari 385 badan publik yang terdata sebagai peserta Monev 2026, sebanyak 335 badan publik telah mengisi SAQ pada aplikasi E-Monev.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 282 badan publik dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke tahap Presentasi uji publik.

Baca juga: KIP dorong keterbukaan informasi yang berdampak bagi generasi muda

Dalam presentasi uji publik itulah setiap lembaga harus menjelaskan visi, misi dan kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.

Pimpinan lembaga, lanjut Handoko, juga harus menjelaskan secara rinci apa saja dampak yang dirasakan masyarakat berkat kebijakan keterbukaan informasi yang dibuat lembaganya masing-masing.

"Badan publik perlu membuktikan bahwa kebijakan tersebut mampu memperbaiki tata kelola kelembagaan, memperkuat literasi informasi, dan memberikan dampak nyata bagi kepentingan masyarakat,” kata Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KI Pusat, Dery Hendryan di tempat yang sama.

Melalui setiap penjelasan para pimpinan lembaga, para panelis akan memberi penilaian yang objektif dan adil.

Dalam presentasi ini, lanjut Dery, KIP menghadirkan panelis dari berbagai kalangan di antaranya akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, dan praktisi.

Dia mengatakan presentasi itu akan berlangsung selama dua hari yakni 10 sampai 12 November 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.

Melalui ajang ini, Derry berharap seluruh lembaga publik semakin serius merancang dan mengimplementasikan kebijakan terkait keterbukaan informasi demi melayani masyarakat.

Baca juga: KI DKI: 375 badan publik tidak ikuti E-Monev keterbukaan informasi

Pewarta: Walda Marison
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.