Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menyiapkan pengujian akses dan penilaian keterbukaan informasi terhadap badan publik di DKI Jakarta berbasis kecerdasan buatan (AI) pada 2027.

Tim penilai dan Ketua Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali, menyampaikan bahwa dalam penilaian tersebut, pihak ketiga, termasuk akademisi dan mahasiswa juga akan dilibatkan.

"Tahun depan akan dilaksanakan uji Penta Helix. Tentunya kualitas informasi, baik secara daring maupun luring, harus ditingkatkan pada 2027," kata dia dalam keterangan resmi di Jakara, Minggu.

Aang menegaskan, kelengkapan dokumen, sarana dan prasarana, serta inovasi yang dipaparkan badan publik belum cukup untuk menggambarkan kualitas keterbukaan informasi.

Ia menjelaskan, uji akses akan mengukur kesiapan badan publik dalam memberikan layanan informasi, mulai dari kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan panduan pelayanan dan alat peraga, hingga kecepatan serta ketepatan petugas dalam merespons permohonan informasi.

Baca juga: KI DKI dorong kelurahan lahirkan RT/RW percontohan informatif

"Melalui uji akses, kami ingin melihat sejauh mana layanan informasi sudah berjalan dengan baik, baik secara daring maupun luring. Hasilnya juga dapat menjadi bahan pertimbangan ketika terjadi sengketa informasi di KI," kata dia.

Selain uji akses, KI DKI Jakarta akan mengembangkan penilaian kualitas informasi berbasis aplikasi dengan memperhatikan aspek aktualitas, akurasi, dan kebaruan informasi. Situs web resmi serta media sosial badan publik akan menjadi instrumen penilaian untuk memastikan informasi berkala, setiap saat, dan serta-merta tersedia sesuai ketentuan.

"Kami juga akan menilai terobosan situs web masing-masing, serta melakukan ulasan berbasis kecerdasan buatan (AI) terkait informasi yang disampaikan. Kami melihat informasi yang benar-benar aktual," tambah Aang.

Dia menambahkan, penilaian ke depan juga akan melihat secara langsung kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi dan memperoleh pelayanan.

Sementara itu, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI Jakarta sekaligus tim penilai, Agus Wijayanto Nugroho, menyoroti pentingnya integrasi kanal informasi digital dan optimalisasi media sosial untuk memublikasikan kinerja badan publik.

Di sisi lain, tim penilai KI DKI Jakarta dan PPID Provinsi menekankan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen dan ketersediaan platform digital.

Kemudahan akses, kualitas informasi, serta kecepatan dan ketepatan pelayanan menjadi indikator penting dalam pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

Baca juga: KI DKI tegaskan presentasi E-Monev bukan sekadar penuhi kewajiban

Baca juga: KI DKI siapkan pengembangan penilaian keterbukaan informasi publik

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Lia Wanadriani Santosa

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira