Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pengembangan penilaian keterbukaan informasi publik berbasis pentahelix serta perubahan mekanisme uji akses melalui pelibatan pihak ketiga pada 2027.

Untuk itu, Ketua Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta Aang Muhdi Gozali dalam keterangan resminya, Selasa, mengatakan badan publik perlu memastikan kesiapan sarana informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat memperoleh akses informasi dengan mudah dan responsif.

Menurut dia, penguatan uji akses dengan melibatkan pihak ketiga, kesiapan sarana layanan informasi, serta publikasi informasi secara berkala dan real-time merupakan aspek yang perlu diperhatikan oleh badan publik, terutama kelurahan.

Selain itu, sambung Aang, KI DKI Jakarta akan meninjau pengelolaan website dan media sosial badan publik, terutama konsistensi publikasi informasi secara berkala, dan real-time.

“Harapannya ke depan, setiap kegiatan dapat diinformasikan secara real-time, mulai dari waktu pelaksanaan hingga dokumentasinya, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengakses informasi secara terbuka,” kata Aang.

Baca juga: KI DKI soroti pentingnya SDM kelurahan kelola informasi publik

Lebih lanjut, dia menyoroti kualitas pelayanan informasi, termasuk ketersediaan meja atau desk layanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dia juga mengapresiasi sejumlah kelurahan yang telah menyediakan fasilitas pelayanan informasi dengan baik, di antaranya di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

Namun, menurut Aang, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas layanan.

Sementara itu, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho menekankan pentingnya badan publik dalam merespons permohonan informasi masyarakat.

Dia menyebutkan dalam proses penyelesaian sengketa informasi, KI DKI Jakarta menemukan sejumlah permohonan yang diduga tidak dilandasi itikad baik dan berpotensi memanfaatkan mekanisme keterbukaan informasi untuk kepentingannya.

Agus juga mendorong badan publik untuk mengoptimalkan website dan media sosial sebagai kanal komunikasi yang interaktif.

Pemanfaatan akun media sosial terverifikasi serta tautan terintegrasi, seperti Linktree, dinilai dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan berbagai layanan publik.

Baca juga: Peserta presentasi E-Monev KI DKI Jakarta naik 71 persen

Baca juga: KI DKI perkuat kapasitas SDM untuk optimalkan E-Monev 2026

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Lia Wanadriani Santosa

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira