Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan atau naik 11,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00,” ujar Khofifah di Surabaya, Minggu.
Kenaikan tersebut mencapai Rp283.119,32 dari UMP Jawa Timur 2026 sebesar Rp2.446.880,68. Ketentuan upah minimum baru itu mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang ditetapkan di Surabaya pada 21 November 2026.
Khofifah menjelaskan, kebijakan pengupahan 2027 disusun dengan memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja, perkembangan perekonomian, serta keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur.
"Penetapan upah minimum tahun 2027 memperhatikan kebutuhan untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur. Peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” katanya.
Dalam penghitungan UMP tersebut, pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, di antaranya inflasi sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,82 persen. Kenaikan UMP 11,57 persen tersebut berada di atas angka inflasi.
Selain itu, kebutuhan hidup layak (KHL) juga menjadi pertimbangan. Berdasarkan estimasi KHL 2026, kebutuhan hidup layak tingkat Provinsi Jawa Timur mencapai Rp3.742.675 per bulan.
Dengan UMP 2027 sebesar Rp2,73 juta, rasio UMP terhadap KHL meningkat menjadi 72,94 persen dari sebelumnya 65,38 persen pada 2026.
“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan,” ujarnya.
Baca juga: UMP Jawa Barat Rp3 juta menggunakan formulasi perhitungan KHL
Baca juga: Pemda DIY tetapkan Upah Minimum Provinsi 2027 naik menjadi Rp2,7 juta
Khofifah menjelaskan, penetapan upah minimum perlu memperhatikan karakteristik dan kondisi perekonomian setiap daerah. Karena itu, perbandingan upah antarprovinsi tidak cukup hanya dilihat dari nominal, tetapi juga perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan indikator ekonomi daerah.
UMP Jawa Timur 2027 sebesar Rp2,73 juta berada pada kisaran yang berdekatan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp2.725.000 dan lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah sebesar Rp2.655.454.
Sementara itu, rasio UMP terhadap KHL Jawa Timur tercatat sebesar 72,94 persen, lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat sebesar 70,62 persen dan Jawa Tengah sebesar 71 persen.
Khofifah menegaskan, kebijakan pengupahan harus memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha. Peningkatan upah diharapkan memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi daerah.
Di sisi lain, produktivitas, kapasitas perusahaan, serta keberlanjutan lapangan kerja juga harus menjadi perhatian bersama. Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota dengan karakteristik ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan yang beragam.
Karena itu, menurut Gubernur, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 dilakukan melalui mekanisme tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah.
Apabila UMK telah ditetapkan, upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota tersebut adalah UMK.
Khofifah meminta pengusaha mempersiapkan penyesuaian sistem pengupahan sebelum ketentuan baru berlaku.
Ia juga mengajak perusahaan membangun komunikasi terbuka dengan pekerja agar pelaksanaan kebijakan berjalan baik, memberikan kepastian hak, serta menjaga hubungan industrial yang kondusif.
Baca juga: UMP Jateng 2027 naik 14,10 persen dan catat rekor tertinggi sedekade
Baca juga: Gubernur Sulawesi Selatan tetapkan UMP 2027 Rp4,23 Juta
Baca juga: Pemprov Banten tetapkan UMP 2027 naik 8,77 persen jadi Rp3,37 juta
Pewarta: Willi Irawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Willi Irawan
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira