Khofifah: APBD Jatim 2027 prioritaskan penguatan pelayanan dasar

Seluruh prioritas tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, APBD Jatim 2027 memprioritaskan penguatan pelayanan dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas dan kesejahteraan masyarakat.

"Kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama pimpinan dan seluruh anggota DPRD sehingga seluruh rangkaian proses pembahasan Raperda APBD TA 2027 dapat segera dilaksanakan dan berjalan dengan baik," ujar Khofifah dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Kamis.

Khofifah menjelaskan, penyusunan APBD 2027 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Ia mengatakan, APBD 2027 diarahkan untuk mendukung sembilan prioritas pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, penguatan konektivitas antarwilayah, hingga peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan.

Prioritas lainnya mencakup pemerataan pendidikan dan kesehatan, penguatan tata kelola pemerintahan, pemeliharaan kerukunan masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup.

"Seluruh prioritas tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan," katanya.

Dalam pembahasan bersama DPRD Jatim, terdapat penyesuaian alokasi belanja daerah, di antaranya pengurangan Dana Cadangan sebesar Rp75 miliar dari rencana Rp275 miliar menjadi Rp200 miliar pada 2027. Total Dana Cadangan hingga 2029 tetap Rp600 miliar.

APBD Jatim 2027 disepakati dengan pendapatan Rp26,545 triliun dan belanja Rp27,636 triliun. Defisit sebesar Rp1,090 triliun ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai sama sehingga proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) nol rupiah.

Khofifah mengatakan, Raperda APBD selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari kerja setelah persetujuan bersama untuk dievaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca juga: Khofifah ajak masyarakat lanjutkan perjuangan pahlawan lewat profesi

Baca juga: Nilai Tukar Petani Jatim tertinggi di Pulau Jawa

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.