Ketua MK Polandia yang diskors sebut terjadi kudeta negara

Moskow (ANTARA) - Ketua Mahkamah Konstitusi Polandia yang diskors, Bogdan Swieczkowski, Senin (2/11) menyatakan bahwa kudeta negara telah terjadi di negara tersebut.

"Situasi ini harus ditanggapi lebih serius karena kita sedang menghadapi kudeta negara di Polandia," kata Swieczkowski melalui kanal YouTube Kanal Zero.

Ia meyakini bahwa sidang pleno para hakim Mahkamah Konstitusi yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa tidak akan dapat memenuhi kuorum.

"Mereka akan melanggar hukum. Fakta bahwa mereka kembali melakukan tindakan yang bersifat kriminal tidak berarti ketentuan hukum dalam hal ini tidak jelas dan transparan. Aturannya menyebutkan bahwa dua pertiga dari 15 hakim, yang berarti kuorum selalu berjumlah 10 hakim. Ketentuan ini selalu berlaku dan akan tetap demikian," ujar Swieczkowski.

Krisis politik yang melibatkan Mahkamah Konstitusi Polandia, yang beberapa anggotanya diangkat pada masa pemerintahan sebelumnya, semakin memanas setelah pemerintahan saat ini di bawah Perdana Menteri Donald Tusk berupaya menonaktifkan Swieczkowski sebagai ketua pengadilan tersebut dan Bartlomiej Sochanski sebagai wakil ketua.

Menteri Kehakiman sekaligus Jaksa Agung Polandia, Waldemar Zurek, meminta pencabutan kekebalan hukum keduanya agar mereka dapat dijerat dengan tuduhan menghalangi proses peradilan.

Pada 30 Oktober, para demonstran mengepung gedung Mahkamah Konstitusi. Sebagian dari mereka berupaya menerobos barikade pengamanan. Polisi kemudian melakukan penangkapan.

Pemimpin oposisi Polandia, Jaroslaw Kaczynski, menyebut perkembangan tersebut sebagai tahap baru dalam proses kudeta negara yang terus berlangsung.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA

Baca juga: Presiden Polandia menyatakan tatanan konstitusi telah dilanggar

Baca juga: Presiden Polandia batal ke Senegal di tengah krisis konstitusional

Penerjemah: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.