Ketua KPK usulkan dua hal cegah disharmoni kepala daerah dan wakilnya

Kabupaten Tangerang, Banten (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengusulkan dua hal untuk mencegah terjadinya disharmoni antara kepala daerah dan wakilnya dalam menjalankan pemerintahan.

Setyo mengusulkan dua hal tersebut dalam disertasinya yang berjudul Mewujudkan Hubungan Kerja Harmonis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia yang dipaparkan pada ujian terbuka untuk meraih gelar Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan di Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu.

Usulan pertama Setyo sebagai mahasiswa program S-3 Ilmu Hukum adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah perlu direvisi.

Menurut ia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, perlu direvisi karena masih belum menetapkan pembagian kewenangan substantif antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Jika kepala daerah dan wakil kepala daerah memperoleh mandat demokratis dalam satu proses politik maka mandat tersebut perlu tercermin secara jelas dan proporsional dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing," ujarnya.

Setyo menjelaskan hal tersebut diperlukan karena wakil kepala daerah pada saat ini dinilai sedang berada pada keadaan pseudo authority.

"Temuan ini kami sebut sebagai pseudo authority, yakni suatu keadaan ketika seseorang secara formal berada dalam struktur pemerintahan dan bahkan memiliki legitimasi politik, tetapi batas kewenangan fungsionalnya tidak dibangun secara jelas," jelasnya.

Apabila keadaan tersebut berlanjut, kata dia, maka akan terjadi disharmoni antara kepala daerah dan wakilnya.

"Apabila ketidakjelasan tersebut berulang dalam praktik dan membentuk pola pemerintahan maka terdapat situasi disharmony by design (disharmoni yang terbentuk dengan sendirinya, red.)," ujarnya.

Setyo mengatakan UU Pemda juga perlu direvisi karena frasa 'membantu' pada Pasal 66 ayat (1) menimbulkan ketidakpastian untuk memaknai posisi, peran, dan kewenangan wakil kepala daerah dalam pemerintahan.

"Terhadap hanya satu frasa, yaitu kata 'membantu', rupanya dapat menimbulkan guncangan dalam relasi pemerintahan daerah yang dampaknya terasa hampir merata dari ujung barat hingga timur Indonesia," katanya.

Untuk usulan kedua, Setyo menyatakan perlunya pembentukan lembaga baru yang berfungsi memediasi perselisihan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Promovendus (saya, red.) juga mengusulkan pembentukan lembaga mediasi pemerintah daerah sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah," ujarnya.

Setyo mengakui disertasi yang dikerjakannya masih belum sempurna, namun diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan tata kelola pemerintah daerah di Indonesia.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.