Ketika internet padam, seberapa siap Indonesia bertahan?

Jakarta (ANTARA) - Di tengah ambisi mempercepat transformasi digital, ada pertanyaan mendasar yang belum boleh diabaikan: apa yang terjadi jika internet dan listrik padam secara bersamaan?

Dampaknya tidak berhenti pada telepon yang kehilangan sinyal atau aktivitas daring yang terhenti. Masyarakat bisa kesulitan mengakses layanan perbankan, bertransaksi, memperoleh informasi, bahkan menghubungi keluarga dan petugas darurat. Ketika pasokan listrik terganggu, jaringan telekomunikasi juga berisiko ikut terdampak karena perangkatnya membutuhkan energi untuk beroperasi.

Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa risiko ini bukan sekadar kemungkinan di atas kertas. Pada Mei 2026, gangguan kelistrikan di Sumatera berdampak pada ribuan situs base transceiver station (BTS). ANTARA melaporkan, pada puncak gangguan 24 Mei 2026, sebanyak 10.713 situs di 10 provinsi dan 142 kabupaten/kota terdampak. Layanan telekomunikasi kemudian dinyatakan pulih sepenuhnya pada 28 Mei 2026.

Situasi serupa terlihat dalam penanganan bencana di Aceh pada Desember 2025. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan bahwa pemulihan jaringan bergantung pada ketersediaan listrik. Ketika pasokan energi belum normal, pemulihan BTS ikut terhambat. Padahal, di tengah bencana, jaringan telekomunikasi dibutuhkan untuk mengetahui kondisi warga, menyampaikan informasi, dan menjangkau wilayah yang terisolasi.

Kedua pengalaman tersebut memperlihatkan hubungan erat antara infrastruktur energi dan konektivitas. Karena itu, kedaulatan digital tidak cukup diukur dari kemampuan membangun jaringan, menguasai teknologi, atau mengelola data. Ada ukuran lain yang tak kalah penting: seberapa mampu negara mempertahankan layanan penting ketika infrastruktur digital terganggu.

Sejumlah negara menempatkan kesiapsiagaan lintas sektor sebagai bagian dari ketahanan nasional. Finlandia, misalnya, mengembangkan latihan TIETO untuk mempertemukan otoritas publik dan sektor swasta dalam menghadapi gangguan siber, ancaman hibrida, dan disrupsi informasi. Program TIETO26 menjadi salah satu contoh pendekatan tersebut (Digipooli, 2025).

Estonia juga mengembangkan latihan manajemen krisis yang menguji koordinasi antarlembaga, komunikasi publik, dan keberlangsungan layanan esensial. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan tidak cukup dibuktikan dengan dokumen prosedur. Pemerintah dan penyedia layanan perlu menguji apakah prosedur itu benar-benar dapat dijalankan ketika krisis terjadi.

Indonesia memiliki modal untuk melakukan hal serupa. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menangani aspek keamanan siber, Komdigi menjalankan fungsi di bidang komunikasi dan infrastruktur digital, sedangkan PLN bertanggung jawab atas sistem kelistrikan. Berbagai tim tanggap insiden siber atau computer security incident response team (CSIRT) juga berperan dalam penanganan insiden sesuai lingkup tugasnya.

Tantangannya adalah menghubungkan kesiapan tersebut. Gangguan yang terjadi bersamaan pada listrik dan jaringan telekomunikasi tidak bisa ditangani hanya dengan mengandalkan prosedur masing-masing sektor. Rumah sakit, layanan pemerintahan, perbankan, operator telekomunikasi, dan pemerintah daerah perlu memahami peran serta ketergantungan satu sama lain.

Dalam penelusuran sumber untuk tulisan ini, belum ditemukan bukti yang cukup untuk memastikan bahwa Indonesia secara rutin menyelenggarakan latihan nasional terpadu dengan skenario listrik dan internet padam bersamaan, termasuk dampaknya terhadap layanan publik dan masyarakat. Keterbatasan temuan ini bukan bukti bahwa latihan semacam itu tidak pernah dilakukan. Namun, pengujian lintas sektor layak menjadi agenda yang diperjelas dan dievaluasi secara terbuka.

Tak jamin ketangguhan

Sejumlah kerangka internasional dapat menjadi acuan. Cybersecurity Framework 2.0 yang diterbitkan National Institute of Standards and Technology (NIST) pada 2024 membantu organisasi mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan siber, mulai dari tata kelola hingga pemulihan. NIST juga menerbitkan SP 800-61 Rev. 3 pada 2025 yang mengintegrasikan penanganan insiden siber dengan manajemen risiko (Pascoe, Quinn, dan Scarfone, 2024; Nelson dkk., 2025).

Sementara itu, ISO 22301:2019 menyediakan standar sistem manajemen keberlangsungan bisnis (business continuity management system). Prinsipnya relevan bagi layanan publik dan perusahaan infrastruktur kritis: fungsi penting harus tetap berjalan atau dapat dipulihkan dalam batas waktu yang direncanakan.

Penelitian Moglen, Leibowicz, dan Kwasinski (2025) juga menyoroti saling ketergantungan antara pemulihan jaringan listrik dan komunikasi nirkabel. Pemulihan keduanya perlu direncanakan secara terkoordinasi. Kajian mengenai dampak pemadaman internet dalam International Journal of Disaster Risk Reduction (2023) turut menekankan pentingnya prosedur alternatif, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan pelatihan personel.

Kerangka tersebut memberi landasan, tetapi tidak otomatis menjamin layanan tetap berfungsi. Penerapannya membutuhkan target pemulihan yang terukur, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta latihan yang sesuai dengan kondisi geografis dan risiko Indonesia.

Skenario nyata

Indonesia tidak perlu menunggu seluruh infrastruktur digital sempurna untuk menguji ketahanannya. Pemerintah dapat memulai latihan ketahanan digital dari satu kabupaten atau kota, lalu memperluas cakupannya berdasarkan hasil evaluasi.

Latihan itu perlu melibatkan pemerintah daerah, operator telekomunikasi, PLN, rumah sakit, perbankan, badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), penyedia layanan digital, media, dan komunitas warga. Tujuannya bukan sekadar memastikan setiap pihak memiliki prosedur, melainkan menguji apakah mereka dapat bekerja bersama ketika sejumlah layanan terganggu sekaligus.

Skenarionya dapat dibuat sederhana tetapi realistis: listrik padam selama beberapa jam, jaringan seluler terganggu, transaksi digital tidak tersedia, dan informasi yang belum terverifikasi mulai beredar. Dalam keadaan itu, apakah rumah sakit masih dapat melayani pasien? Bagaimana warga memperoleh informasi resmi? Apakah pemerintah daerah memiliki saluran komunikasi alternatif? Bagaimana transaksi kebutuhan pokok dilakukan? Siapa yang membantu lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang tidak memiliki akses komunikasi alternatif?

Ada lima aspek yang perlu diuji. Pertama, cadangan energi dan konektivitas. Baterai, generator, pasokan daya cadangan, dan jalur komunikasi alternatif harus diuji dalam kondisi operasional. Keberadaannya di atas kertas tidak menjamin semuanya siap digunakan.

Kedua, prosedur manual. Rumah sakit, layanan administrasi, distribusi kebutuhan pokok, dan layanan publik tertentu perlu memiliki cara kerja ketika sistem digital tidak tersedia.

Ketiga, komunikasi publik alternatif. Radio, pengeras suara, papan pengumuman, posko informasi, dan jaringan komunikasi komunitas tetap dibutuhkan ketika internet tidak dapat diandalkan. Warga juga perlu mengetahui sumber informasi resmi dan cara menghubungi keluarga saat jaringan terputus.

Keempat, ketahanan informasi. Pemerintah harus mampu memverifikasi dan menyampaikan informasi melalui beberapa kanal. Ketika penjelasan resmi tidak tersedia, ketidakpastian dapat berkembang dan kabar yang belum terverifikasi semakin sulit dikendalikan.

Kelima, evaluasi berbasis hasil. Ukuran keberhasilan bukan sekadar terlaksananya simulasi. Pemerintah perlu mengukur waktu pemulihan layanan, kecepatan penyampaian informasi resmi, jumlah layanan penting yang tetap beroperasi, serta kelompok masyarakat yang masih kesulitan memperoleh informasi. Hasil evaluasi harus diikuti perbaikan yang dapat diuji kembali.

Kesiapan bersama

Ketahanan digital tidak hanya bergantung pada pemerintah dan operator. Masyarakat juga perlu mengetahui sumber informasi resmi, menyimpan nomor darurat, menyiapkan penerangan dan sumber energi cadangan yang aman, serta menyepakati cara berkomunikasi dengan keluarga ketika jaringan terputus.

Penelitian Rizal dkk. (2025) mengenai komunikasi bencana berbasis komunitas di Pangandaran menyoroti pentingnya menghubungkan media digital dengan pengetahuan lokal, pendidikan kebencanaan, dan komunikasi berbasis masyarakat. Teknologi akan lebih berguna ketika masyarakat memahami cara memanfaatkannya, sekaligus siap menghadapi situasi ketika teknologi itu tidak tersedia.

Kesiapan ini juga perlu memperhitungkan perbedaan kondisi warga. Masyarakat di wilayah terpencil, kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, dan mereka yang bergantung pada layanan digital untuk bekerja atau mengakses bantuan sosial dapat menghadapi hambatan yang berbeda. Pemulihan perangkat belum tentu berarti seluruh warga telah kembali mendapatkan akses layanan.

Di sinilah latihan ketahanan digital perlu melampaui urusan teknis. Pemerintah harus memastikan bahwa layanan penting tetap dapat diakses, informasi yang dibutuhkan masyarakat tetap tersedia, dan kelompok yang paling rentan tidak tertinggal ketika sistem digital terganggu.

Keberhasilan transformasi digital pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh luasnya konektivitas. Ukuran lainnya adalah kemampuan menjaga layanan dan melindungi masyarakat ketika koneksi itu hilang.

Baca juga: Pemerintah jajaki kolaborasi pembangunan infrastruktur digital

Indonesia perlu menjadikan latihan ketahanan digital sebagai bagian dari kesiapsiagaan nasional. Bukan karena gangguan pasti terjadi, melainkan karena titik lemah infrastruktur dan koordinasi akan lebih mudah diperbaiki sebelum krisis datang. Kedaulatan digital bukan berarti menjamin gangguan tidak pernah terjadi. Kedaulatan itu juga tercermin dari kemampuan negara dan masyarakat menjaga layanan, menyampaikan informasi yang dapat dipercaya, dan memulihkan kehidupan ketika infrastruktur digital tidak berfungsi.

Baca juga: Kemkomdigi tingkatkan cakupan dan kualitas layanan akses internet

*) MT Hidayat adalah mahasiswa Doktoral Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.