Kementrans memfasilitasi sertifikasi 16.835 bidang tanah transmigran

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengatakan telah memfasilitasi sertifikasi 16.835 bidang tanah milik 12.268 transmigran melalui program Trans Tuntas selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu, mengatakan program tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat transmigrasi sekaligus menyelesaikan persoalan agraria di kawasan transmigrasi.

Dalam penyerahan terbaru di Jakarta, Kamis (12/11), sebanyak 1.570 transmigran menerima Sertipikat Hak Milik (SHM) untuk 2.270 bidang tanah yang tersebar di sejumlah kawasan transmigrasi di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Bengkulu.

Viva Yoga mengatakan sebagian transmigran telah menunggu selama puluhan tahun untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati.

“Setelah ada yang menunggu puluhan tahun, bahkan 35 tahun, akhirnya lahan yang ditempati statusnya menjadi SHM”, katanya.

Menurut dia, kepemilikan SHM memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi lahan yang ditempati transmigran sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan mereka.

Ia menambahkan para transmigran menghadapi tantangan saat harus memulai kehidupan di wilayah yang jauh dari daerah asal. Namun, melalui pengolahan lahan yang diberikan pemerintah, mereka mampu mengembangkan kawasan tersebut menjadi lahan produktif.

Menurut Viva Yoga, perjuangan para transmigran tidak hanya mengubah kehidupan mereka, tetapi juga mendorong pertumbuhan wilayah. Kawasan yang sebelumnya belum berpenghuni kini berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi serta sentra produksi tanaman pangan dan perkebunan.

Ia menilai kawasan transmigrasi juga memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian swasembada pangan nasional.

Ia menambahkan program tersebut dapat berjalan berkat dukungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), serta pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah di kawasan transmigrasi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.