Kementerian Transmigrasi serahkan 2.770 SHM transmigran di 8 kabupaten

Ada yang sudah 34 tahun kita tempatkan transmigran yang bersangkutan belum mendapatkan haknya dan hari ini kami serahkan haknya. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih, kepada Presiden yang kembali membentuk Kementerian Transmigrasi sehingga

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi menyerahkan sebanyak 2.770 sertifikat hak milik (SHM) tanah transmigran secara serentak di 19 lokasi yang tersebar di delapan kabupaten, lima provinsi.

"Hari ini kita baru saja menyaksikan penyerahan secara langsung oleh petugas yang ada di lapangan," kata Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Kamis, saat menyerahkan SHM secara daring.

Menurut dia, terdapat 2.770 sertifikat yang diserahkan kepada 1.570 transmigran di delapan kabupaten yang ada di Indonesia yaitu di Kabupaten Lahat, Toli Toli, Luwu Timur, Sumba Barat, Sumba Timur timur, Malaka, Nagekeo, dan Kabupaten Rejang Lebong.

Ia mengatakan bahwa penyerahan sertifikat kepada transmigran ini merupakan bentuk kehadiran negara kepada transmigran yang sudah menjadi patriot bangsa. Itu juga wujud nyata dukungan terhadap implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Iftitah menjelaskan, banyak transmigran yang baru mendapatkan sertifikat setelah ditempatkan selama 34 tahun dan ini menjadi langkah penting pemerintah dalam memberikan haknya kepada mereka.

"Ada yang sudah 34 tahun kita tempatkan transmigran yang bersangkutan belum mendapatkan haknya dan hari ini kami serahkan haknya. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih, kepada Presiden yang kembali membentuk Kementerian Transmigrasi sehingga bisa mengurus transmigran," ujarnya.

Dari keseluruhan SHM yang diserahkan, 317 diantaranya berlokasi di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Penyerahan berlangsung di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta Selatan secara daring.

Dari keseluruhan sertifikat tersebut, sebanyak 400 bidang anggarannya bersumber dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Khusus 317 bidang di Kabupaten Rejang Lebong, sertifikat tersebut diperuntukkan bagi transmigran yang ditempatkan pada 2016. Jumlah ini juga menjadi bagian dari target penerbitan SHM tahun 2026 sebanyak 4.466 bidang.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Transmigrasi terus mempercepat penyelesaian hak atas tanah transmigran agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas lahan yang telah ditempati dan dikelola.

kepemilikan sertifikat diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menjadi modal bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kesejahteraan keluarga.

Baca juga: Mentrans: SDM dan riset jadi fondasi industri kawasan transmigrasi

Baca juga: Mentrans sebut pagu anggaran Kementrans 2027 capai Rp947,27 miliar

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.