Kementerian PPPA apresiasi penerapan pengarusutamaan gender di Gianyar

Kami apresiasi kepada Pemkab Gianyar atas komitmen dan partisipasinya dalam menyampaikan data terkait penyelenggaraan PUG

Gianyar, Bali (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengevaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) 2025 di Kabupaten Gianyar, Bali, untuk mendukung pembangunan yang responsif terhadap isu kesetaraan gender.

“Kami apresiasi kepada Pemkab Gianyar atas komitmen dan partisipasinya dalam menyampaikan data terkait penyelenggaraan PUG,” kata Asisten Deputi PUG Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan Pemerintah Daerah Wilayah I Kementerian PPPA Eni Widiyanti secara virtual di Gianyar, Selasa.

Menurut dia, data dan informasi dari pemerintah daerah (pemda) menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan sekaligus melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan PUG di daerah.

Verifikasi, kata dia, juga bertujuan melihat komitmen pemerintah daerah melalui kebijakan, program, dan hasil pelaksanaan PUG secara objektif.

Baca juga: Kemen PPPA perkuat Peran perempuan ciptakan ketahanan iklim inklusif

Eni Widiyanti menekankan pentingnya dukungan terhadap proses pembangunan yang selaras dengan program pembangunan nasional. Dengan demikian, imbuh dia, pengarusutamaan gender dapat terintegrasi dalam pembangunan berkelanjutan yang responsif gender.

Pasalnya, lanjut dia, PUG sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 yang mencakup ketahanan pangan, ekonomi hijau, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan.

Sementara itu Wakil Bupati (Wabup) Gianyar Anak Agung Gde Mayun yang mengikuti proses evaluasi secara daring itu menyampaikan capaian pelaksanaan PUG di Kabupaten Gianyar sekaligus meminta masukan dari tim verifikator guna meningkatkan kualitas implementasinya.

Baca juga: KemenPPPA perkuat perspektif gender K/L dalam implementasi WPS

Pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari lembaga masyarakat, akademisi, dunia usaha, hingga pemerintah desa dan kelurahan.

Selain itu kesesuaian antara dokumen dan data dukung dengan pelaksanaan program di lapangan menjadi krusial agar evaluasi dapat memberikan gambaran objektif mengenai capaian sekaligus perbaikan ke depan.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPPA serta seluruh tim verifikator. Terima kasih atas pendampingan dan masukan yang diberikan kepada kami," ucapnya.

Adapun evaluasi itu menjadi bagian dari tahapan penilaian setelah verifikasi administratif terhadap penyelenggaraan PUG tahun 2024 dan 2025 dalam rangka Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) 2026.

Baca juga: Pedoman pengarusutamaan gender kelapa sawit bukan persulit perusahaan

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.