Kementerian PKP: Program Bedah Rumah per 28 Oktober capai 70,9 persen

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga Senin 26 Oktober telah mencapai 70,9 persen.

"Pencapaian BSPS 70,9 persen," ujar Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur di Jakarta, Senin.

Fitrah menambahkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan kuota Bedah Rumah tertinggi yakni 49 ribu unit rumah.

"Jawa Barat kuota yang paling tinggi sebanyak 49.000 unit, akhir Oktober ini mudah-mudahan sudah tercairkan," katanya.

Baca juga: Pemkot Bandung kawal perbaikan 1.458 rumah program BSPS

Dia menjelaskan bahwa Jawa Barat memiliki penduduk hampir 50 juta jiwa, kabupaten paling besar sehingga otomatis memiliki rumah tidak layak huninya (RTLH) yang juga paling banyak.

"Kebetulan kemarin saya rapat di Kabupaten Bogor, ternyata di Jawa Barat yang paling tinggi penduduknya itu di Kabupaten Bogor, RTLH yang paling banyak itu di Kabupaten Bogor. Jadi Kabupaten Bogor itu saja ada 10.000 RTLH di sana. Tapi Alhamdulillah saya lihat juga berapa lokasi sudah banyak selesai. Ya Alhamdulillah akhir Oktober ini sudah bisa pencairan semua," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengupayakan agar Program Bedah Rumah disertai pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat dukungan usaha dan penyelesaian persoalan sertifikasi tanah.

Ia menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan dan renovasi tiga juta rumah.

Baca juga: Kementerian PKP perbaiki 49.227 rumah di Jabar melalui Program BSPS

Menurut dia, pelaksanaan program perlu disertai pemberdayaan ekonomi agar masyarakat penerima manfaat mendapatkan dukungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Maruarar menegaskan ketepatan sasaran diperlukan agar bantuan negara diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, baik berdasarkan kondisi hunian maupun kemampuan ekonominya.

Selain perbaikan rumah, Maruarar menyebut pemerintah juga mendorong penyelesaian persoalan sertifikasi tanah bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan serta pemberian bantuan usaha.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.