Kementerian LH dorong kolaborasi pengelolaan sampah di Banyumas

...Keterlibatan sektor perbankan juga membuka peluang untuk menghubungkan pengelolaan sampah dengan layanan dan insentif keuangan

Purwokerto (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (LH) mendorong kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, dan masyarakat untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Saat peresmian Waste Station (fasilitas pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular) di Alun-Alun Purwokerto, Banyumas, Kamis.Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kementerian LH Vinda Damayanti Ansjar mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

"Keterlibatan sektor perbankan juga membuka peluang untuk menghubungkan pengelolaan sampah dengan layanan dan insentif keuangan, sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari kebiasaan memilah sampah," katanya.

Menurut dia, Banyumas telah memiliki berbagai fasilitas pengelolaan sampah, mulai dari tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), TPST reduse-reuse-recycle (3R), fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF), hingga pusat daur ulang.

Dia mengharapkan kehadiran Waste Station memperkuat jaringan pengumpulan sampah terpilah yang terhubung dengan industri daur ulang.

Vinda menegaskan keberhasilan fasilitas tersebut harus diukur dari jumlah masyarakat yang terlibat, volume sampah yang berhasil didaur ulang, serta manfaat ekonomi dan lingkungan yang dihasilkan.

Baca juga: Wamen LH minta pemda terapkan edaran KLH, cegah kebakaran TPA

Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan timbulan sampah di Banyumas mencapai sekitar 738 ton per hari.

“Dari jumlah tersebut, 573 ton atau 77,76 persen telah terkelola, sedangkan sekitar 164 ton masih membutuhkan penanganan,” katanya.

Menurut dia, pemerintah daerah terus mendorong pemilahan sampah dari rumah tangga, pemberdayaan kelompok swadaya masyarakat, serta penyediaan fasilitas pengolahan di desa dan kelurahan.

"Makanya saya minta ke Pak Presiden dan dijanjikan kita dibantu 15 TPST untuk 15 kecamatan untuk menangani 23 persen yang belum bisa kita kelola," katanya.

Sadewo optimistis Banyumas dapat mencapai target nol sampah (zero waste) pada 2028 apabila bantuan pembangunan 15 TPST dapat direalisasikan pada 2027.

Direktur Commercial Banking PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hermita mengatakan Waste Station merupakan bagian dari strategi Beyond Mortgage BTN untuk mengembangkan ekosistem perumahan yang berkelanjutan.

Baca juga: Presiden minta BRIN dukung penyelesaian isu sampah di tingkat desa

Menurut dia, fasilitas Waste Station tersebut memiliki kapasitas pengumpulan rata-rata 4 ton sampah per bulan.

Dalam hal ini, masyarakat dapat menyetorkan botol plastik, kardus, kertas, kaleng, kaca, dan limbah elektronik melalui aplikasi Rekosistem. Selanjutnya, hasil penimbangan dikonversi menjadi poin yang dapat dicairkan melalui rekening BTN.

"Jadi ujung-ujungnya dengan BTN ini, kami bukan hanya membantu dengan lingkungan, juga menghasilkan penambahan pendapatan bagi masyarakat," kata Hermita.

Pejabat Eksekutif Tertinggi (Chief Executive Officer/CEO) sekaligus Co-Founder Rekosistem Ernest C Layment mengatakan Rekosistem telah mengelola sekitar 120 juta kilogram sampah daur ulang melalui berbagai inisiatif di Indonesia untuk dimanfaatkan menjadi material bernilai ekonomi maupun sumber energi baru dan terbarukan.

Ia mengatakan Waste Station di Banyumas merupakan fasilitas kedua hasil kolaborasi dengan BTN setelah dibangun di Situbondo, Jawa Timur. Fasilitas tersebut menjadi langkah awal untuk membiasakan masyarakat memilah sampah dari sumber, khususnya sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi.

Baca juga: Merawat ruang untuk kota masa depan

Baca juga: Pemprov DKI siapkan Rp362 miliar untuk kompensasi TPST Bantargebang

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.