Kehadirannya diharapkan mendukung penyediaan daging ayam yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), sekaligus meningkatkan standar pemotongan unggas di daerah.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) wajib memenuhi standar dan persyaratan salah satunya Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebelum beroperasi, guna menjamin keamanan pangan asal hewan serta perlindungan konsumen.
"RPHU harus memenuhi persyaratan perizinan berusaha (PB) dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU), seperti Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV), sesuai ketentuan yang berlaku," kata Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan I Ketut Wirata terkonfirmasi di Jakarta, Senin.
Ia menanggapi soal pembangunan RPHU baru di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara (Kaltara), yang saat ini terus berjalan. Fasilitas yang dibangun pihak swasta di luar kawasan Pasar Imbayud Taka, Tideng Pale, tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada Januari 2027.
"Kehadirannya diharapkan mendukung penyediaan daging ayam yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), sekaligus meningkatkan standar pemotongan unggas di daerah," ujarnya.
Kementan melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mengapresiasi pembangunan fasilitas tersebut. Pembangunan RPHU baru itu menjadi langkah positif untuk meningkatkan jaminan keamanan pangan asal hewan.
Namun, kata Wirata lagi, kelayakan fasilitas tidak cukup dinilai dari bangunan fisik, melainkan juga dari pemenuhan standar higiene dan sanitasi yang dibuktikan melalui sertifikasi NKV.
“Pembangunan RPHU baru merupakan perkembangan positif. Namun, penyelesaian fisik harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan Perizinan Usaha dan persyaratan Perizinan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha seperti sertifikat Nomor Kontrol Veteriner," ujarnya pula.
Ia juga menegaskan pemerintah daerah bersama pelaku usaha harus memastikan seluruh persyaratan dipenuhi sebelum fasilitas dioperasikan.
Berdasarkan hasil koordinasi Ditjen PKH dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, penataan kegiatan pemotongan ayam di Tana Tidung telah dibahas oleh pemerintah daerah melalui koordinasi lintas sektor.
Pembahasan melibatkan instansi yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, unsur koperasi, serta pelaku usaha pemotongan ayam.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah mendorong penyediaan RPHU yang memenuhi persyaratan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Fasilitas baru diharapkan mendukung proses pemotongan yang lebih tertata, higienis, serta memenuhi standar keamanan pangan.
"Perlindungan konsumen menjadi tujuan utama pembenahan tersebut," katanya menegaskan.
Ia menambahkan dengan dibangunnya RPHU yang baru, prinsip kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dapat berjalan, mulai dari penerapan biosekuriti, kesejahteraan hewan, higiene dan sanitasi yang baik.
Selain itu, pemeriksaan sebelum hewan dipotong (antemortem) dan pemeriksaan setelah hewan dipotong (postmortem) oleh dokter hewan dapat terlaksana, sehingga daging yang dihasilkan nantinya Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
“Tujuan utama pembenahan ini adalah melindungi masyarakat. Daging ayam yang dikonsumsi harus memenuhi prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal. Penataan fasilitas juga harus memberikan kepastian bagi pelaku usaha agar kegiatan pemotongan dapat berlangsung secara tertib dan berkelanjutan,” katanya pula.
Menurut Wirata, keberhasilan pembenahan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan.
Ditjen PKH mendorong pemerintah daerah memastikan perbaikan fasilitas lama berjalan sesuai rekomendasi, sekaligus mempercepat penyelesaian persyaratan RPHU baru.
Kementan juga menekankan pentingnya komitmen kepala daerah dalam menjamin keberlanjutan pengawasan keamanan pangan asal hewan, termasuk melalui dukungan anggaran, ketersediaan dokter hewan dan tenaga teknis yang kompeten, serta penguatan kapasitas petugas pengawas.
Dengan dukungan tersebut, RPHU baru di Tana Tidung diharapkan tidak hanya menjadi fasilitas pemotongan yang memenuhi standar, tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen, pengelolaan lingkungan, dan keberlanjutan usaha pemotongan unggas di daerah.
Baca juga: Pemprov DKI meresmikan RPHU Rorotan
Baca juga: Menjaga halal dari kandang ke meja
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Muhammad Harianto
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira