Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan kebijakan perbaikan tata kelola pupuk yang dilakukan pemerintah terbukti memperkuat produksi pangan dalam negeri atau swasembada pangan.
Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi mengungkapkan salah satu perubahan besar pemerintahan Prabowo adalah terbitnya 17 regulasi strategis berupa Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden selama periode dua tahun.
"Regulasi tersebut mencakup penguatan pupuk, irigasi, penyuluhan, pencetakan sawah, pengelolaan beras dan jagung, hingga pengembangan hilirisasi pertanian," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa
Untuk kebijakan pupuk bersubsidi, pemerintah memperbaiki tata kelolanya dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025.
Baca juga: Pemerintah tetapkan alokasi pupuk subsidi 9,85 juta ton pada 2027
Selama ini, lanjutnya petani kerap menghadapi persoalan pupuk, mulai dari ketersediaan yang terbatas, harga yang mahal, hingga prosedur penebusan yang menyulitkan.
“Pemerintah kemudian melakukan penyederhanaan tata kelola pupuk melalui kebijakan baru,” kata dia saat webinar Kinerja Sektor Pertanian dalam Dua Tahun Era Presiden Prabowo yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bersama PT Pupuk Indonesia.
Harga pupuk bersubsidi diturunkan sebesar 20 persen, sementara alokasi pupuk ditingkatkan dari 4,73 juta ton pada 2024 menjadi 9,55 juta ton pada 2026.
Penurunan harga tersebut tidak dengan mengurangi kebutuhan pupuk petani, tambahnya sebaliknya, pemerintah memperbaiki mekanisme pengadaan dan distribusi agar pupuk lebih mudah dijangkau.
Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Subagyo
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira