Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sekretariat Negara telah mengundangkan sebanyak 639 produk peraturan perundang-undangan sejak 20 Oktober 2024 hingga 17 November 2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan produk peraturan tersebut terdiri atas 136 undang-undang, 105 peraturan pemerintah, 302 peraturan presiden, 65 keputusan presiden, dan 31 instruksi presiden.
“Sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai tanggal 17 November 2026, Kementerian Sekretariat Negara telah mengundangkan sebanyak 639 produk peraturan perundang-undangan,” kata Juri dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan penguatan regulasi merupakan salah satu bentuk dukungan Kemensetneg dalam menyelaraskan kebijakan pemerintah dan mendukung pelaksanaan program prioritas kepala negara.
Menurut Juri, kementeriannya berperan memperkuat regulasi melalui penetapan berbagai produk peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga keputusan dan instruksi presiden.
Baca juga: DPR minta pemda selaraskan regulasi pembinaan pesantren dengan pusat
Selain sinkronisasi kebijakan, Kemensetneg juga melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Dalam pelaksanaannya, lanjut dia, Kemensetneg mengidentifikasi dan mengurai hambatan regulasi, kewenangan, serta koordinasi antarkementerian dan lembaga yang berpotensi memperlambat pelaksanaan program pemerintah.
Kemensetneg juga memfasilitasi koordinasi lintas sektor, mendorong penyelesaian isu strategis, serta menyiapkan dukungan kebijakan yang diperlukan untuk mempercepat pencapaian program prioritas Presiden.
Juri menegaskan Kemensetneg bukan pelaksana teknis program pemerintah, melainkan memberikan dukungan kepada presiden dan wakil presiden agar kebijakan dapat diterjemahkan ke dalam regulasi, koordinasi, dan administrasi pemerintahan yang tertib, sinkron, serta akuntabel.
Baca juga: MK kabulkan penarikan kembali uji materiil UU HAM oleh ojol
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Fath Putra Mulya
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira