KemenPPPA apresiasi PTDH eks Kapolsek Dompu terkait kekerasan seksual

Proses hukum atas terlapor harus tetap ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Prosesnya harus berjalan secara profesional dan objektif, dengan tetap memperhatikan hak serta kepentingan korban

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengapresiasi langkah Bidang Propam Polda NTB yang telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap mantan Kapolsek Dompu yang melakukan kekerasan seksual terhadap tahanan Polsek tersebut.

"Kami mengapresiasi penanganan melalui proses etik yang telah menghasilkan sanksi PTDH," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, Jumat.

Meski demikian pihaknya mengingatkan bahwa keputusan etik tersebut tidak menggantikan proses hukum pidana.

Baca juga: Menteri PPPA pantau pendampingan tahanan korban kekerasan seksual

Menurut dia, kedua proses memiliki mekanisme dan tujuan yang berbeda sehingga penjatuhan sanksi etik tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana.

"Proses hukum atas terlapor harus tetap ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Prosesnya harus berjalan secara profesional dan objektif, dengan tetap memperhatikan hak serta kepentingan korban," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi.

Sebelumnya, DR (29), tahanan perempuan Polsek Kota Dompu, menjadi korban tipu daya dan relasi kuasa dari seorang mantan Kapolsek Dompu yang menjurus kepada tindak kekerasan seksual hingga korban hamil.

Baca juga: KPAI kecam pencabulan oknum polisi terhadap anak di Belitung

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) NTB dan UPTD PPA Kabupaten Dompu memastikan pendampingan, pemenuhan hak, dan pemulihan korban.

Korban juga akan didampingi dalam proses pemindahan ke Lapas Perempuan Mataram yang diperkirakan berlangsung sekitar dua pekan ke depan.

"Pemindahan korban harus tetap memperhatikan kondisi dan kebutuhannya. Kami berharap korban tetap mendapatkan layanan kesehatan, pendampingan psikologis, dan perlindungan, termasuk ketika nanti berada di Lapas Perempuan Mataram," kata Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi.

Baca juga: Polisi diminta percepat penyidikan kasus ponpes pascabekuk tersangka

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.