Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata menyoroti risiko pungutan wisatawan asing (PWA) berulang apabila kebijakan tersebut diterapkan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), sementara wisatawan yang berkunjung ke kedua daerah itu sebelumnya telah membayar pungutan serupa di Bali.
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan wisatawan yang masuk ke Indonesia melalui Bali berpotensi kembali dikenai pungutan ketika melanjutkan perjalanan ke destinasi lain, seperti Labuan Bajo di NTT atau sejumlah kawasan wisata di NTB.
"Potensi adanya pungutan berlapis yang tentu tidak baik untuk citra pariwisata Indonesia. Ini yang perlu dipikirkan secara matang, perlu untuk uji kelayakan di tingkat nasional sebelum ini kemudian diterapkan di daerah atau provinsi lain," kata Ni Luh dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah dan Gubernur NTB serta NTT di Jakarta, Senin.
Baca juga: BTN buka peluang digitalisasi pembayaran pungutan wisman di Bali
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembahasan persiapan perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT.
Salah satu hal yang dibahas adalah penguatan kapasitas fiskal daerah, termasuk melalui penerapan pungutan wisatawan asing dengan berkaca pada kebijakan yang telah berjalan di Bali.
Bali menerapkan pungutan sebesar Rp150.000 bagi setiap wisatawan asing yang dibayarkan secara nontunai melalui aplikasi Love Bali. Namun, berdasarkan informasi yang diterima Kementerian Pariwisata dari Pemerintah Provinsi Bali, realisasi pungutan tersebut baru mencapai 30 hingga 40 persen dari target.
Baca juga: Dispar Bali optimalkan pemahaman ASN terkait pungutan wisman
Ni Luh menilai pengalaman Bali perlu menjadi bahan evaluasi sebelum kebijakan serupa diterapkan di daerah lain. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan mekanisme pemungutan berjalan jelas, penggunaan dana transparan, serta manfaatnya dapat dirasakan wisatawan melalui peningkatan layanan dan fasilitas.
"Ketika mereka sudah dipungut, mereka juga ingin melihat ke mana uang itu dan apa yang dihasilkan dari uang yang mereka bayarkan," ujarnya.
Untuk mencegah pungutan berulang, Kementerian Pariwisata mengusulkan satu sistem pembayaran dan satu laporan bagi wisatawan. Pemerintah juga perlu menyiapkan standar nasional yang mencakup tujuan penggunaan dana, besaran tarif, pembayaran digital, dan pelaporan.
Ni Luh menambahkan penetapan tarif perlu didahului kajian daya saing biaya perjalanan Indonesia dibandingkan negara-negara pesaing agar kebijakan tersebut tidak mengurangi daya tarik destinasi wisata nasional.
Baca juga: Koster jadwalkan undang konjen di Bali minta dukungan PWA
Baca juga: Pemprov Bali ingin sistem pungutan wisman terintegrasi dengan imigrasi
Pewarta: Farika Nur Khotimah
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Farika Nur Khotimah
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira