Kemenpar optimalkan bangun komunikasi publik terpadu dengan lintas kementerian dan lembaga

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata mengoptimalkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam membangun komunikasi publik yang terpadu guna mendukung pariwisata nasional yang berkualitas dan berkelanjutan.

"Target pariwisata nasional tidak lagi semata-mata berfokus pada kuantitas atau jumlah kunjungan wisatawan, melainkan berorientasi pada proses penciptaan nilai yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenpar Fadjar Hutomo dalam Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) sektor pariwisata.

Dalam siaran pers yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, Fadjar mengatakan paradigma pembangunan pariwisata nasional telah mengalami transformasi mendasar menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Transformasi tersebut membutuhkan dukungan lintas lembaga untuk mencapai berbagai target strategis pariwisata nasional, termasuk menyelaraskan informasi kebijakan publik agar dapat dipahami masyarakat secara utuh.

Baca juga: Wisata kebugaran gerakkan ekosistem pariwisata dari hulu ke hilir

Baca juga: Kemenpar gencarkan promosi pariwisata pada wisatawan Inggris

Salah satu upaya yang telah dilakukan Kementerian Pariwisata adalah dengan merilis Indonesia Tourism Outlook 2026/2027 yang menyajikan proyeksi perkembangan pariwisata nasional. Melalui analisis data, tren, dan perspektif para ahli, publikasi tersebut mengulas berbagai isu strategis yang diperkirakan membentuk lanskap dan arah pariwisata Indonesia pada 2027.

Publikasi tersebut diharapkan menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, media massa, hingga masyarakat dalam merumuskan kebijakan serta langkah kolaboratif yang lebih terarah.

Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital Molly Prabawati menilai perkembangan konektivitas dan digitalisasi telah meningkatkan ekspektasi publik terhadap kemudahan mobilitas, transaksi nontunai, serta akses informasi yang transparan. Kondisi tersebut menuntut kesiapan infrastruktur digital di seluruh destinasi pariwisata.

Di sisi lain, kecepatan arus informasi di ruang digital meningkatkan kerentanan terhadap krisis reputasi. Persoalan sekecil apa pun, baik terkait kenyamanan, tarif, maupun kelestarian lingkungan, dapat berdampak langsung terhadap citra destinasi pariwisata nasional.

"Di sinilah letak peran krusial kita bersama. Pariwisata yang tangguh tidak hanya dibangun oleh keelokan alam dan fasilitas fisik semata, melainkan harus dirawat dan diperkuat oleh kepercayaan dan narasi publik yang solid," ujarnya.

Dalam forum tersebut, Molly menyampaikan tiga fokus strategi komunikasi bagi seluruh insan humas pemerintah, yakni membangun komunikasi pariwisata yang terintegrasi melalui kolaborasi Bakohumas, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi disinformasi dan berbagai isu yang berpotensi merugikan reputasi pariwisata Indonesia dan menghadirkan komunikasi publik yang lebih humanis dengan mengangkat cerita autentik masyarakat lokal.

Menurut Molly, narasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat memiliki daya sentuh lebih kuat dibandingkan sekadar penyampaian angka statistik.

"Tantangan pariwisata 2026–2027 menuntut kita adaptif, kolaboratif, dan melangkah dalam satu irama. Semoga forum tematik Bakohumas hari ini dapat melahirkan gagasan konkret, memperkuat sinergi antarlembaga, serta memberi kontribusi bagi pariwisata Indonesia," ujar Molly.

Baca juga: Kemenpar ajak agen perjalanan buat paket wisata tematik baru

Baca juga: Wamenpar soroti tren berhemat mengubah pola belanja wisatawan

Baca juga: Wamenpar soroti pentingnya konektivitas bagi industri kebugaran

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.