Kemenkum minta Majelis Pengawas Daerah punya standar sama

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum meminta Majelis Pengawas Daerah (MPD) mempunyai standar pengawasan yang sama dalam memantau notaris.

Dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Notaris di Jakarta, Kamis (5/11), Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum Widodo mengatakan MPD memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga profesionalitas dan integritas notaris.

"Kami tidak ingin setiap daerah memiliki cara pandang dan indikator pemeriksaan yang berbeda-beda," ujar Widodo, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ia menegaskan pengawasan terhadap notaris di seluruh Indonesia diperkuat, dengan salah satu langkah yang didorong, yakni meningkatkan profesionalisme MPD mulai dari pemahaman kode etik, standar pemeriksaan, hingga pemanfaatan sistem digital.

Menurut Widodo, penguatan pengawasan perlu dilakukan melalui tiga aspek utama. Pertama, menyamakan pemahaman mengenai kode etik notaris.

Kedua, menetapkan standar kualifikasi anggota MPD, termasuk pemahaman terhadap tata cara pemeriksaan.

Ketiga, menyeragamkan standar hasil pemeriksaan agar dapat menjadi rujukan bagi majelis pengawas pada tingkat berikutnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya memahami kode etik notaris yang mengatur kewajiban dan larangan, baik terhadap diri sendiri, klien atau pengguna jasa, rekan sejawat, organisasi profesi, maupun masyarakat.

"Kalau kode etik dipahami dan dibaca kembali, setiap notaris sebenarnya bisa mengukur dirinya sendiri. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang berpotensi menjadi pelanggaran," ujarnya.

Tak hanya memperkuat kapasitas pengawas, Direktorat Jenderal AHU juga menyiapkan dukungan teknologi untuk mempermudah pelaksanaan tugas MPD.

Nantinya, kata dia, pengawasan notaris akan didukung fitur khusus dalam platform layanan kenotariatan yang terintegrasi secara digital.

Melalui sistem tersebut, kata Widodo, data notaris akan terkelompok secara otomatis berdasarkan wilayah kewenangan MPD.

Dengan begitu, anggota MPD dapat memantau notaris yang menjadi objek pengawasannya, termasuk kepatuhan dalam menyampaikan laporan kegiatan.

Widodo menambahkan sistem tersebut juga diarahkan untuk mendorong pelaporan secara harian. Data yang masuk setiap hari nantinya dapat direkapitulasi secara otomatis menjadi laporan bulanan.

Dia mengingatkan jangan sampai pekerjaan hari ini baru dilaporkan pada akhir bulan. Kalau bisa dicatat setiap hari, sistem akan membantu merekap semuanya.

"MPD juga bisa langsung melihat mana notaris yang tertib melapor dan mana yang perlu mendapat perhatian," tutur Widodo.

Di sisi lain, ia berpendapat pemanfaatan teknologi juga penting untuk mendeteksi aktivitas yang tidak wajar atau anomali dalam praktik kenotariatan.

Salah satu contoh yang menjadi perhatian, yakni aktivitas pembuatan akta fidusia dalam jumlah sangat besar dalam satu hari, di mana harus dipantau prosesnya maupun prosedurnya.

Untuk itu, dia berharap sistem digital dapat membantu MPD menentukan prioritas pengawasan berdasarkan data, sehingga pemeriksaan menjadi lebih tepat sasaran dan tidak hanya mengandalkan laporan atau informasi yang datang belakangan.

Widodo juga menyoroti kendala geografis dan keterbatasan anggaran yang selama ini dihadapi sejumlah anggota MPD dalam menjalankan pemeriksaan, terutama di wilayah kepulauan dan daerah yang sulit dijangkau.

Menurutnya, sistem digital dapat membantu proses koordinasi, penyampaian dokumen, hingga pemantauan hasil pemeriksaan tanpa harus selalu mempertemukan seluruh pihak secara langsung.

Hasil pemeriksaan MPD nantinya diharapkan dapat tersimpan dalam sistem dan diakses secara berjenjang oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) hingga Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Dengan begitu, sambung dia, perkembangan penanganan suatu perkara dapat dipantau secara transparan dan berkelanjutan.

"Kalau semuanya sudah tersimpan dalam sistem, tidak perlu lagi saling mencari berkas atau bertanya apakah hasil pemeriksaan sudah dikirim. Tinggal dibuka, dilihat, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangannya," kata Widodo.

Lebih dari itu, Widodo menekankan pengawasan notaris membutuhkan sinergi antara organisasi profesi dan majelis pengawas. Penguatan pengawasan internal melalui organisasi profesi harus berjalan beriringan dengan pengawasan eksternal oleh MPD, MPW, dan MPP.

Widodo mengharapkan bimbingan teknis yang diikuti perwakilan NPD dari berbagai provinsi di Indonesia tersebut tidak hanya menjadi forum berbagi pengalaman, tetapi juga menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola pengawasan notaris di Indonesia.

Dikatakan bahwa yang paling penting sinergi antara MPD dan organisasi profesi semakin solid serta diharapkan pula persoalan etik dapat dicegah dan ditangani sejak awal, sebelum berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih besar.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.