Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) memblokir akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kepengurusan Federasi Futsal Indonesia (FFI) untuk mencegah perubahan data kepengurusan hingga polemik internal organisasi diselesaikan.

"Akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan," kata Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan pemblokiran akses itu sebagai tindak lanjut atas surat resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tertanggal 13 November 2026 yang meminta pemblokiran akses administrasi badan hukum FFI.

Andi menjelaskan, pemblokiran tidak berarti menghentikan seluruh aktivitas organisasi maupun kegiatan olahraga futsal, melainkan hanya terhadap akses administrasi badan hukum FFI di sistem Kemenkum.

"Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi di bawah PSSI," katanya.

Andi menegaskan pemblokiran ini hanya sementara. Kemenkum akan menindaklanjuti proses administrasi setelah Kongres Luar Biasa (KLB) dilaksanakan dan PSSI menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai kepengurusan definitif FFI.

Ia menjelaskan bahwa setelah KLB dilaksanakan dan pihaknya menerima surat resmi dari PSSI mengenai kepengurusan definitif hasil kongres, proses administrasi badan hukum dapat kembali ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga: FFI ajukan keberatan resmi atas SK penunjukan Plt Ketum oleh PSSI

"Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal futsal," katanya.

Andi memastikan langkah Kemenkum bukan intervensi terhadap dinamika internal organisasi olahraga.

Kemenkum, kata dia, tetap menghormati kewenangan PSSI dan mekanisme organisasi dalam menyelesaikan persoalan kepengurusan FFI. Pihaknya juga tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi atau menentukan siapa yang berhak memimpin FFI.

"Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI," katanya.

Tugas Kemenkum, kata dia, adalah memastikan administrasi badan hukum tetap tertib dan memiliki dasar yang jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia berharap persoalan kepengurusan FFI dapat segera diselesaikan melalui mekanisme organisasi sehingga tidak mengganggu keberlangsungan pembinaan dan pengembangan olahraga futsal nasional.

Baca juga: Di tengah kisruh FFI-PSSI, Michael jamin agenda futsal berjalan

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Aloysius Lewokeda

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira