Ini menjadi program untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi kerakyatan, karena para ibu bisa menggunakan pinjaman untuk usaha masing-masing
Batam (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyalurkan bantuan pembiayaan berbunga rendah bagi perempuan prasejahtera melalui Program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) di Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
"Hari ini, kita melakukan pencairan untuk Program KPPS dengan bunga 8 persen di Batam. Ini menjadi program untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi kerakyatan, karena para ibu bisa menggunakan pinjaman untuk usaha masing-masing," kata Wamenko Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo di Batam, Selasa.
PT Permodalan Nasional Madani berperan sebagai lembaga penyalur pembiayaan kepada perempuan prasejahtera melalui kerja sama dengan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sementara itu, Kemenko Bidang Perekonomian berperan dalam koordinasi kebijakan pemerintah.
Program tersebut merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan produktif yang terjangkau bagi perempuan, baik yang telah menjalankan usaha ultra mikro maupun yang baru merintis usaha.
Dradjad mengatakan Batam menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program karena posisinya yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara di kawasan Asia.
“Penguatan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” katanya.
Dalam pencairan tersebut, tiga nasabah menerima pembiayaan sebagai modal usaha.
Baca juga: Pemerintah siapkan Rp883 miliar stimulus transportasi Natal-tahun baru
Baca juga: Wamenko Dradjad sebut daya beli bergeser, ekonomi bertransformasi
Dua nasabah masing-masing memperoleh pinjaman Rp12 juta, sedangkan satu nasabah lainnya menerima Rp7 juta.
Program KPPS menetapkan suku bunga sebesar 8 persen secara flat per tahun dengan nilai pinjaman Rp2 hingga 20 juta.
Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi bunga atau subsidi margin sebesar Rp2,62 triliun pada 2026.
Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Kindaris mengatakan program tersebut menyasar perempuan prasejahtera yang masuk kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan data kesejahteraan.
PNM juga berkoordinasi untuk memastikan calon penerima yang memenuhi kriteria dapat diusulkan sebagai penerima manfaat.
“Di Batam, PNM tercatat memiliki sekitar 27 ribu nasabah. Namun, jumlah penerima manfaat KPPS dari wilayah tersebut masih akan disesuaikan dengan proses pendataan dan verifikasi kriteria program,” kata dia.
PNM menargetkan penyaluran pembiayaan KPPS kepada 1,7 juta nasabah secara nasional hingga akhir 2026.
Selain pembiayaan, lembaga penyalur juga diwajibkan memberikan pendampingan berkala kepada penerima manfaat.
Pendampingan dilakukan melalui kunjungan minimal satu kali dalam dua minggu, edukasi pengelolaan dan literasi keuangan, pelatihan kapasitas usaha, serta pemantauan perkembangan usaha.
Baca juga: Wamenko Dradjad ajak investor utamakan analisa data dalam investasi
Baca juga: Batam mulai bangun SWRO untuk penuhi kebutuhan air pusat data
Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Amandine Nadja
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira