Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menerbitkan siaran pers berisi catatan rekam jejak koordinasi kementerian tersebut dengan Kementerian HAM, pada Kamis malam.

Rilis tersebut sebagai tanggapan atas penyataan Menteri HAM Natalius Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (17/11), yang menyebut minimnya koordinasi di bawah naungan Menko Kumham Imipas sejak kementerian itu berdiri.

Rilis rekam jejak, yang diterima di Jakarta, tersebut menerangkan koordinasi antara Kemenko Kumham Imipas dengan KemenHAM tercatat berlangsung dalam berbagai agenda strategis sepanjang 2025 hingga November 2026.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Kemenko Kumham Imipas Mamur Saputra menyampaikan dokumentasi kegiatan dan korespondensi resmi tersebut menjadi bagian rekam jejak dari koordinasi antarkementerian dalam mengawal berbagai agenda kebijakan nasional.

Baca juga: Pemerintah bentuk pokja atasi hambatan penanganan kasus HAM berat

"Berbagai agenda mengawal kebijakan nasional tersebut menujukkan bahwa koordinasi dilaksanakan melalui mekanisme formal maupun pembahasan teknis, dengan melibatkan pejabat sesyai tugas dan kewenangannya," kata Mamur dalam keterangannya.

Dijelaskan, koordinasi tersebut melibatkan pimpinan kementerian hingga pejabat teknis dalam pembahasan dan penyelarasan berbagai kebijakan di bidang hak asasi manusia.

Berdasarkan rekapitulasi surat undangan resmi, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan, terdapat sedikitnya 46 agenda rapat, koordinasi, dan pembahasan kebijakan yang tercatat secara terperinci.

Sebanyak 23 agenda berlangsung pada 2025, dan 22 agenda pada 2026, ditambah satu agenda persiapan identifikasi masalah pembangunan dan Indeks HAM yang tidak mencantumkan tanggal pelaksanaan.

Baca juga: Yusril minta jajaran bangun pola kerja susbtantif-berorientasi hasil

Pada tingkat pimpinan, Menteri HAM tercatat menghadiri Rapat Koordinasi tingkat pimpinan pada 20 Maret 2025 dan Rapat Tingkat Menteri mengenai RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara pada 19 Agustus 2025.

Sementara itu, Wakil Menteri HAM Mugiyanto juga menghadiri sejumlah pertemuan, antara lain Coffee Morning, pembahasan agenda strategis bersama Deputi Bidang Koordinasi HAM, serta rapat sinkronisasi pengarusutamaan HAM dalam pembentukan peraturan perundangundangan.

Dijelaskan pula, bahwa koordinasi kedua kementerian mencakup sejumlah agenda strategis. Di antaranya penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat, dan pemulihan korban, pengarusutamaan HAM dalam regulasi, pendidikan, dan peningkatan kapasitas HAM bagi ASN, pelaporan instrumen HAM internasional, perlindungan kelompok rentan, serta penyusunan legislasi dan perjanjian internasional.

Dalam isu pemindahan narapidana antarnegara, misalnya, keterlibatan Kementerian HAM tercatat sejak penyusunan draf awal RUU Transfwe of Sentenced Persons (TSP) pada Juni 2025, rangkaian rapat panitia antara kementerian pada Juli 2025, rapat tingkat menteri pada Agustus 2025, hingga pembahasan perjanjian pemindahan narapidana antara Indonesia dan Malaysia pada September 2026.

Baca juga: Yusril: Setiap kebijakan publik harus berorientasi pada masyarakat

Pada 2026, koordinasi juga berlanjut dalam pembahasan pembentukan Kelompok Kerja Nasional Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat, rancangan perubahan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023, layanan Pos Bantuan Hukum, perlindungan saksi dan korban, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta penguatan perlindungan HAM bagi kelompok rentan.

Keterlibatan Kementerian HAM dalam berbagai agenda tersebut tidak hanya dilakukan oleu menteri, dan wakil menteri, tapi juga sekretaris jenderal, staf khusus, staf ahli, direktur jenderal, direktur, kepala.pusat, kepala biro, pejabat kantor wilayah, hingga pejabat fungsional dan tenaga teknis..

Mamur menambahkan, koordinasi antarkementerian merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi berjalan selaras, terutama dalam menangani isu-isu strategis yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor.

"Sinergi itu menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan di bidang HAM dapat dibahas dan diselaraskan secara lintas kementerian," ujar Mamur.

Baca juga: Kumham Imipas perkuat sinergi lintas sektor hadapi KUHP dan KUHAP baru

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Laily Rahmawaty

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira