Kami tiap hari juga memantau, baik melalui media sosial maupun media-media online. Kami juga sering berkomunikasi dengan anggota DPRD, kepala dinas, bupati, dan sekda pemerintah provinsi
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) terus memantau penanganan banjir berulang di Aceh, menyusul kembali meningkatnya curah hujan yang memicu bencana di sejumlah wilayah tersebut.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK Nazib Faizal mengatakan, pemantauan dilakukan setiap hari melalui berbagai saluran informasi serta komunikasi dengan pemerintah daerah dan anggota DPR maupun DPRD.
"Kami tiap hari juga memantau, baik melalui media sosial maupun media-media online. Kami juga sering berkomunikasi dengan anggota DPRD, kepala dinas, bupati, dan sekda pemerintah provinsi," kata Nazib di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, pemerintah terus menindaklanjuti laporan mengenai kebutuhan penanganan bencana di lapangan, termasuk kerusakan jembatan dan longsor di sejumlah daerah. Namun, ia menyebut proses penanganan infrastruktur terkadang membutuhkan waktu karena kondisi cuaca yang belum memungkinkan.
Nazib menjelaskan, penanganan bencana dilakukan melalui tiga tahapan, yakni tanggap darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi. Saat ini, sejumlah wilayah Aceh masih menjalani tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, meskipun hujan yang kembali turun berpotensi memunculkan kondisi darurat.
Di sisi lain, Nazib menyebut dugaan ketidakpatuhan terhadap tata ruang di wilayah hulu menjadi salah satu faktor yang perlu ditelusuri dalam persoalan banjir berulang di Aceh, selain curah hujan ekstrem.
Menurut dia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran tersebut.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) pada Selasa (17/11) mencatat sebanyak 21.109 jiwa dari lima kabupaten/kota terdampak banjir akibat hujan deras dalam sepekan terakhir hingga 16 November 2026.
Kepala Pelaksana BPBA Bahron Bakti mengatakan sebanyak 1.553 jiwa atau 445 kepala keluarga (KK) di antaranya harus mengungsi. Selain itu, satu anak berusia 2,7 tahun meninggal dunia akibat tertimbun longsor di Kabupaten Aceh Tengah.
BPBA juga mencatat sebanyak 5.584 rumah warga terendam banjir. Lima daerah terdampak meliputi Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
"Penetapan ini sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh," kata Mualem dalam keterangannya di Banda Aceh, Rabu (11/11).
Penetapan tersebut mempertimbangkan perkembangan kondisi cuaca dan potensi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan. Mualem juga menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk memantau kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam.
Baca juga: TNI siapkan jembatan bailey akses empat desa terisolir di Aceh Utara
Baca juga: Sebanyak 13.417 UMKM terdampak banjir di Aceh Timur terima Banpres
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Shofi Ayudiana
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira