Kemenhut tahan tersangka perambahan dengan membakar hutan di Bima

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menahan seorang tersangka, karena diduga terkait perambahan dengan modus pembakaran kawasan Hutan Kota Donggomasa di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Kemenhut, Aswin Bangun dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu, menyatakan bahwa pembakaran hutan untuk membuka lahan merupakan pelanggaran serius yang harus ditindak berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti.

"Dalam perkara ini, penyidik menemukan bukti yang menghubungkan tersangka dengan pembakaran dan pembukaan kawasan hutan untuk kepentingan pertanian. Pengungkapan berawal dari laporan KPH yang segera kami tindaklanjuti bersama kepolisian hingga penetapan tersangka dan penahanan," kata Aswin.

Baca juga: Polisi tetapkan tersangka pembakar hutan seluas 80 hektare di Koltim

Dia menjelaskan berdasarkan hasil penyidikan, tersangka berinisial UM diduga membakar kawasan hutan untuk membuka lahan pertanian pada areal seluas 1,70 hektare. Aktivitas perambahan diduga telah berlangsung sejak Mei 2026.

Pengungkapan perkara bermula dari laporan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VIII Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai aktivitas perambahan dan kebakaran hutan di kawasan Hutan Kota Donggomasa.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Jabalnusra bersama Polres Bima Kota dan KPH Wilayah VIII melakukan penyelidikan dan pemeriksaan lokasi pada Sabtu (7/11). Saat melakukan olah tempat kejadian perkara, petugas menemukan UM sedang membersihkan dan mengerjakan lahan setelah terjadi kebakaran hutan.

Di lokasi kejadian, petugas mengamankan dua unit gergaji mesin, dua unit mesin pemotong rumput, satu batang gergaji mesin cadangan, dan dua bilah parang. Petugas juga menemukan pondok kerja yang digunakan untuk menyimpan peralatan dan beristirahat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang menjadi dasar penetapan UM sebagai tersangka.

Baca juga: Tersangka pembakar hutan dan lahan di Riau bertambah jadi 51 orang

Baca juga: Polda Riau tetapkan 59 tersangka pembakar hutan dan lahan

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho menyebut dalam sejumlah perkara yang ditangani Kementerian Kehutanan, pembakaran ditemukan berkaitan dengan upaya membuka dan menguasai kawasan hutan untuk kepentingan pemanfaatan lahan secara ilegal.

"Setiap kejadian kebakaran yang mengindikasikan tindak pidana harus ditelusuri hingga jelas siapa pelakunya, apa tujuannya, dan siapa yang memperoleh manfaat. Kami tidak ingin kawasan hutan terus kehilangan tutupannya akibat praktik pembakaran yang kemudian diikuti penguasaan lahan secara ilegal," kata Januanto.

Dia mengimbau masyarakat untuk tidak membuka kawasan hutan tanpa hak, terutama dengan menggunakan api, serta segera melaporkan indikasi perambahan dan kebakaran kepada aparat berwenang.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.