Kemenhut lepaskan 1.198 hektare kawasan hutan desa Aceh Jaya jadi APL

Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyetujui pelepasan 1.198.33 hektare kawasan hutan desa yang sebelumnya diusulkan Pemerintah Aceh Jaya menjadi Area Penggunaan Lain (APL) melalui program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).

"Proses penataan kawasan hutan desa di Aceh Jaya telah dimulai sejak 2023, dan kini memasuki tahapan akhir, serta mendapatkan persetujuan untuk perubahan dan pelepasan," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Aceh Jaya, Dahrial Saputra, di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Dahrial setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat pembahasan hasil kegiatan tata batas perubahan batas kawasan hutan untuk PPTPKH, di Banda Aceh.

Dahrial mengatakan, berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, Kabupaten Aceh Jaya mendapatkan luasan sekitar 1.198.33 hektare yang tersebar di dua kecamatan dan lima gampong (desa).

Adapun wilayah tersebut meliputi Gampong Panggong Kecamatan Krueng Sabee, serta Gampong Lhok Bot, Gampong Baroh, Gampong Pantee Kuyuen, dan Gampong Lhok Timon di Kecamatan Setia Bakti.

Dahrial berharap, masyarakat yang nantinya memperoleh manfaat dari program penataan kawasan hutan ini dapat menjaga dan memanfaatkan tanah secara bijaksana serta produktif.

Ia juga mengimbau agar tanah yang menjadi bagian APL dari hasil penataan kawasan hutan tersebut tidak diperjualbelikan.

Sebagai informasi, lahan APL berada di luar kawasan hutan negara yang secara hukum diperuntukkan untuk berbagai kegiatan pembangunan non-kehutanan, seperti pertanian, perkebunan, kawasan industri, infrastruktur dan fasilitas publik serta lainnya.

Baca juga: HAKA dampingi masyarakat dapatkan hak pengelolaan hutan desa

Baca juga: Usulan hutan desa di pedalaman Aceh Timur diverifikasi KLHK

Menurutnya, program ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten dalam memperjuangkan kepastian penguasaan tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program ini dapat menjaga dan memanfaatkan tanah tersebut dengan sebaik-baiknya serta tidak memperjualbelikan," ujarnya.

Melalui program PPTPKH ini, Pemerintah Aceh Jaya berharap penataan kawasan hutan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Khususnya dalam mewujudkan kepastian penguasaan tanah, mendukung aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," kata Dahrial.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dedek Hadi Ismanto, menyampaikan Pemerintah Aceh sangat mendukung upaya penyelesaian penguasaan tanah masyarakat yang berada dalam kawasan hutan.

"Upaya ini merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi masyarakat, dengan tetap memperhatikan kriteria serta persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan," demikian Dedek Hadi Ismanto.

Baca juga: Pemkab Tabalong sosialisasikan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH

Baca juga: KLHK resmi akui keberadaan delapan hutan adat di Aceh

Baca juga: Menteri LHK: Manfaatkan akses kelola hutan tingkatkan ekonomi

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.