Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mendorong penguatan kerja sama negara-negara Asia-Pasifik melalui pertukaran praktik baik pemenuhan hak asasi manusia (HAM), termasuk penyelenggaraan konferensi regional dan pembentukan forum tahunan mulai 2027.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan upaya tersebut diarahkan untuk membangun kolaborasi konkret antarnegara dalam memperkuat penghormatan, perlindungan, penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM di kawasan.
Dua inisiatif tersebut disampaikan Mugiyanto dalam pertemuan bersama para duta besar dan perwakilan kedutaan besar negara-negara sahabat kawasan Asia-Pasifik di Jakarta, Selasa (17/11).
Inisiatif pertama adalah penyelenggaraan Asia-Pacific Human Rights Best Practices Conference di Jakarta pada 7 Desember 2026, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember.
Konferensi tersebut dirancang sebagai wadah bagi negara-negara Asia-Pasifik untuk berbagi praktik baik dalam memenuhi kewajiban HAM sebagai pemerintah, mulai dari penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan layanan publik, hingga pelaksanaan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Untuk memastikan pertukaran pengalaman berlangsung substantif, setiap negara diharapkan mengirimkan pejabat dari kementerian atau lembaga terkait di tingkat pusat.
Inisiatif kedua adalah pembentukan forum tahunan HAM kawasan Asia-Pasifik mulai 2027. Forum tersebut direncanakan berlangsung menjelang peringatan Hari HAM Sedunia dan menjadi wadah berkelanjutan untuk bertukar pengalaman, membagikan praktik baik, serta mengidentifikasi peluang kerja sama yang dapat diimplementasikan bersama.
"Pada akhirnya, hak asasi manusia adalah soal manusia. Negara kita mungkin menempuh jalan yang berbeda, tetapi kita memiliki harapan yang sama untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi warganya," ujar Mugiyanto.
Mugiyanto menjelaskan, penguatan kerja sama regional tersebut berangkat dari komitmen Indonesia bahwa penghormatan, perlindungan, penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM merupakan mandat konstitusi yang menjadi tanggung jawab negara, khususnya pemerintah.
Dalam konteks itu, pembentukan KemenHAM menjadi langkah kelembagaan untuk memperkuat pelaksanaan mandat negara di bidang HAM.
Ia juga mengaitkan komitmen tersebut dengan pesan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila mengenai pentingnya membangun kekuatan bersama melalui ketahanan dalam negeri.
Menurut Mugiyanto, ketersediaan pangan, air bersih, dan energi yang andal merupakan fondasi kehidupan masyarakat yang bermartabat sekaligus berkaitan erat dengan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.
Selain itu, ia mengingatkan kembali semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada April 1955 yang dihadiri 29 negara. Salah satu prinsip dalam Dasasila Bandung adalah penghormatan terhadap HAM serta tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Meskipun memiliki latar belakang politik, keyakinan, dan sejarah yang beragam, negara-negara peserta konferensi saat itu mampu menemukan kesamaan pandangan mengenai pentingnya martabat manusia, kedaulatan, dan kerja sama.
Semangat tersebut, lanjutnya, terus diupayakan Indonesia melalui berbagai inisiatif diplomasi, salah satunya penyelenggaraan Bali Democracy Forum sejak 2008.
Untuk menindaklanjuti rencana konferensi pada Desember 2026, KemenHAM akan menyampaikan undangan resmi melalui kedutaan besar masing-masing negara sahabat. Dukungan perwakilan diplomatik diperlukan untuk meneruskan undangan kepada pejabat atau instansi yang memiliki kewenangan di bidang HAM di negara masing-masing sekaligus mengonfirmasi partisipasi.
KemenHAM juga membuka ruang bagi para duta besar dan perwakilan negara sahabat untuk memberikan masukan mengenai tema maupun format forum tahunan agar inisiatif tersebut dapat memberikan manfaat bagi seluruh negara peserta.
"Tujuh puluh satu tahun setelah Bandung, saya berharap pagi ini menjadi awal dari lebih banyak percakapan dan persahabatan yang lebih erat di antara kita," ujar Wamen HAM.
Baca juga: KemenHAM ajak mitra internasional dan sipil dukung program 2027
Baca juga: Wamen HAM dukung DPR percepat pembahasan RUU Penyadapan
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Devi Nindy Sari Ramadhan
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira