KemenHAM ajak mitra dukung empat program strategis HAM 2027

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI mengajak mitra pembangunan, organisasi internasional, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi masyarakat sipil, dan lembaga riset mendukung pelaksanaan empat program strategis HAM pada 2027.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan kemitraan dengan berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM), tanpa mengalihkan tanggung jawab negara kepada mitra.

“Kemitraan strategis yang ingin kami bangun adalah untuk mendukung pelaksanaan P5HAM, bukan untuk memindahkan mandat negara kepada mitra,” ujar Mugiyanto dalam Forum Kemitraan Strategis Hak Asasi Manusia 2026 di Jakarta, Selasa (10/11).

Empat program yang ditawarkan kepada mitra mencakup Desa Berdaya HAM, Ekosistem Berbasis HAM, Command Center HAM, serta Bisnis dan HAM.

Melalui program Desa Berdaya HAM, KemenHAM menargetkan penguatan kesadaran dan penerapan nilai-nilai HAM dari tingkat akar rumput, termasuk pengembangan Desa Sadar HAM dengan sasaran 2.000 desa dalam Rencana Strategis.

Pada klaster Ekosistem Berbasis HAM, pemerintah akan mengembangkan petunjuk teknis HAM, penilaian kepatuhan HAM, serta internalisasi undang-undang HAM yang direncanakan menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Sementara itu, Command Center HAM diarahkan untuk memperkuat layanan pengaduan masyarakat melalui Call Center 150145, pemantauan situasi konflik, pengembangan Sistem Informasi HAM (SIHAM), serta KemenHAM Creative Lab.

Adapun program Bisnis dan HAM bertujuan mendorong dunia usaha menghormati HAM, termasuk mempersiapkan penerapan kewajiban pelaporan uji tuntas HAM pada 2028.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, KemenHAM membuka peluang kontribusi mitra dalam bentuk bantuan teknis dan keahlian, kajian kebijakan, pertukaran pengetahuan, penguatan sistem dan data, pengembangan kurikulum dan pelatihan, pendampingan, serta kegiatan bersama.

Dukungan kemitraan juga dapat dilakukan sesuai ketentuan dengan prinsip melengkapi, bukan menduplikasi pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). KemenHAM turut menekankan pentingnya menjaga independensi dan integritas setiap mitra.

“Kerja sama di bidang hak asasi manusia harus berorientasi pada manusia, bukan semata-mata pada lembaga atau program,” kata Mugiyanto.

Sebagai tindak lanjut, KemenHAM meminta peserta mengisi survei minat kemitraan untuk memetakan program yang diminati, bentuk dukungan yang dapat diberikan, serta wilayah sasaran kerja sama.

Hasil survei tersebut akan disusun dalam Matriks Kemitraan HAM 2027 dan menjadi dasar pelaksanaan pertemuan teknis dengan masing-masing mitra. KemenHAM juga berkomitmen menjadikan forum kemitraan strategis tersebut sebagai agenda tahunan.

Forum Kemitraan Strategis HAM 2026 yang mempertemukan perwakilan kedutaan besar negara sahabat, badan PBB, organisasi internasional, lembaga kerja sama pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga riset itu digelar di The Westin Jakarta, Selasa (10/11).

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.