Kemenhaj tertibkan 3.600 PPIU, 50 persen diantaranya tidak aktif

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melakukan pendataan ulang terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), hingga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sebagai langkah penertiban layanan haji dan umrah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan dari sekitar 3.600 PPIU yang terdata, sebanyak 50 persen diantaranya diketahui tidak aktif. Selain itu, ditemukan juga pihak-pihak yang menjalankan kegiatan sebagai PPIU tanpa mengantongi izin resmi.

“Kami sedang melakukan pendataan ulang dalam rangka penertiban. Dari 3.600 PPIU, sekitar 50 persen tidak aktif. Kemudian, ada juga yang berlaku sebagai PPIU, tetapi tidak memiliki izin,” kata Dahnil di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kemenhaj minta travel umrah tidak transit ke Malaysia dan Singapura

Ia menegaskan hingga saat ini Kementerian Haji dan Umrah juga belum menerbitkan izin baru bagi PPIU maupun membuka proses pembayaran perizinan.

Pemerintah akan menyelesaikan pembenahan dan verifikasi data penyelenggara terlebih dahulu sebelum kembali membuka proses permohonan perizinan.

“Jadi, sampai hari ini Kementerian Haji dan Umrah belum mengeluarkan izin sama sekali terhadap PPIU. Kami ingin membereskan dulu data-datanya. Setelah selesai, baru izin dibuka kembali,” ujarnya.

Dahnil mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku telah mengurus atau memperoleh izin PPIU dengan meminta sejumlah pembayaran saat akan mendaftar umrah.

Ia juga meminta masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan terkait pengurusan izin tersebut untuk segera melapor kepada Direktorat Jenderal Pengendalian atau Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah.

“Kalau ada yang merasa sudah mengurus izin, kemudian sudah membayar, tidak ada itu. Kami belum membuka perizinan maupun pembayaran apapun. Kalau ada yang tertipu, silakan segera melapor,” katanya.

Baca juga: Kemenhaj: 50 persen biro umrah berstatus tidak aktif

Baca juga: Menhaj minta PPIU tak pandang umrah mandiri sebagai ancaman bisnis

Kementerian Haji dan Umrah menargetkan proses penertiban dan pendataan ulang tersebut dapat diselesaikan pada akhir November 2026. Setelah pembenahan data rampung, pemerintah berharap proses perizinan dapat kembali dibuka pada awal 2027.

Selain melakukan penertiban administrasi, Dahnil mengatakan kementeriannya juga telah menutup sejumlah PPIU dan KBIH yang terlibat dalam kasus penipuan terhadap masyarakat.

“Yang jelas, Kementerian Haji dan Umrah orientasinya adalah pelayanan dan perlindungan jamaah. Itu yang pertama dan utama bagi kami,” ujar Dahnil.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.