Jakarta (ANTARA) - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mempertemukan 13 produsen Indonesia dengan importir Arab Saudi dan dua syarikah penyedia layanan haji untuk membuka peluang pemasokan produk dalam negeri bagi kebutuhan jamaah di Tanah Suci.
“Tahun ini, dengan skema kerja sama melalui syarikah, kami ingin mempertemukan produsen dalam negeri dengan importir di Arab Saudi agar produk-produk Indonesia dapat masuk ke dalam rantai pasok kebutuhan jamaah haji,” ujar Menhaj Mochamad Irfan Yusuf dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Irfan Yusuf mengatakan pendekatan kerja sama tahun ini dilakukan melalui kemitraan dengan syarikah, berbeda dengan tahun sebelumnya yang memungkinkan pemerintah melakukan kontrak langsung dengan dapur penyedia konsumsi jamaah.
Menurut dia, upaya tersebut tidak cukup hanya dengan memperkenalkan produk Indonesia. Produsen juga harus mampu memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi, termasuk persyaratan Saudi Food and Drug Authority (SFDA), serta ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Ia menegaskan konsistensi kualitas dan kontinuitas pasokan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan mitra usaha di Arab Saudi.
Baca juga: Wamenhaj sebut pelaku penipuan haji dan umrah sebagai "bandit agama"
Pria yang biasa disapa Gus Irfan ini menyebut pengalaman kerja sama sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas produk harus terjaga dalam setiap pengiriman.
“Yang perlu kita bangun bukan hanya kesepakatan untuk menggunakan produk Indonesia, tetapi juga kepercayaan. Kami mendengar ada pengalaman ketika pengiriman pertama berjalan baik, tetapi kualitas pada pengiriman berikutnya tidak konsisten. Hal seperti ini harus menjadi perhatian kita bersama,” katanya.
Menhaj berharap pertemuan tersebut menjadi awal dari kerja sama yang lebih konkret dan berkelanjutan antara produsen Indonesia, importir Arab Saudi, dan syarikah penyedia layanan haji.
Di samping itu, dalam kunjungan kerjanya ke Arab Saudi, Gus Irfan menyampaikan sejumlah usulan Indonesia terkait penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M telah diterima oleh Pemerintah Arab Saudi.
Namun ia belum merinci usulan-usulan tersebut yang disebutnya berhubungan dengan kelancaran persiapan dan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi.
“Alhamdulillah, beberapa poin usulan yang kami sampaikan dalam MoU tersebut dapat diterima oleh Pemerintah Arab Saudi. Ini tentu menjadi bagian penting dari upaya kita mempersiapkan penyelenggaraan haji 2027 agar dapat berjalan lebih baik,” ujarnya.
Baca juga: Kemenhaj tertibkan 3.600 PPIU, 50 persen diantaranya tidak aktif
Baca juga: Kemenhaj perkuat PPNS tekan maraknya kasus penipuan haji dan umrah
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Asep Firmansyah
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira