Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif mengkaji pemanfaatan teknologi blockchain untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual (KI) sekaligus meningkatkan nilai ekonomi karya para pelaku industri kreatif.
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif perlu sinergi antara pemerintah dan dunia akademik untuk memastikan pengembangan didukung oleh pengetahuan, riset, dan data yang kuat agar sesuai dengan kebutuhan industri, khususnya dalam aspek perlindungan karya.
“Hasil penelitian dan disertasi diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menghasilkan kebijakan serta strategi pengembangan ekonomi kreatif yang tepat sasaran,” ujar Riefky dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Blockchain adalah teknologi buku besar digital terdesentralisasi yang menyimpan data atau catatan transaksi.
Hal tersebut disampaikan Riefky saat menghadiri sidang terbuka promosi doktor Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama Kementerian Ekonomi Kreatif Dessy Ruhati dalam disertasinya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Blockchain: Solusi Inovatif untuk Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Smart Government di Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif”.
Dalam sidang disertasi yang dilakukan di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Dessy mengkaji pemanfaatan blockchain untuk memperkuat tata kelola KI dan pemerintahan digital.
Menurut Dessy, blockchain dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi dan keamanan pencatatan karya, memberikan kepastian perlindungan KI, serta memperkuat kepercayaan terhadap ekosistem ekonomi kreatif.
Namun, pemanfaatan teknologi tersebut dalam tata kelola pemerintahan di sektor ekonomi kreatif saat ini masih berada pada tahap awal dan belum terintegrasi secara optimal dalam sistem pengelolaan KI.
Karena itu, penelitian tersebut merekomendasikan penerapan model Government Technology (GovTech) yang mengintegrasikan teknologi, kebijakan, kelembagaan, dan layanan publik.
Dessy juga mengusulkan tiga langkah untuk mempercepat implementasi blockchain, yakni membangun kerangka regulasi dan tata kelola yang adaptif, mengembangkan proyek percontohan untuk pengelolaan KI, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan literasi teknologi.
Ia menekankan bahwa pemanfaatan teknologi perlu disertai kesiapan regulasi dan kolaborasi antarlembaga agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kreator.
“Teknologi bukanlah tujuan, melainkan instrumen. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan tata kelola yang mampu memberikan kepastian perlindungan, membangun kepercayaan, meningkatkan nilai ekonomi kekayaan intelektual serta memastikan bahwa karya dan kreativitas anak bangsa memperoleh penghargaan dan manfaat ekonomi yang semestinya,” demikian kata Dessy.
Baca juga: Pencatatan hak cipta gratis bangun kesadaran tentang pelindungan karya
Baca juga: DPR-Pemerintah kebut pembahasan RUU Hak Cipta sebelum akhir tahun
Baca juga: Menekraf dorong pemanfaatan blockchain untuk pembiayaan kelas menengah
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Fitra Ashari
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira