Kemendukbangga perkuat distribusi alat kontrasepsi di Sumatra Selatan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) memperkuat tata kelola alat dan obat kontrasepsi (alokon) untuk memastikan pemerataan pelayanan keluarga berencana (KB) di 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Sumsel)

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Arios Saplis mengatakan ketersediaan alokon menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin keberlangsungan pelayanan KB, terutama bagi masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses geografis.

"Yang perlu kita pastikan adalah lima tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, serta terjamin mutu dan keamanannya," kata Arios dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Pakar UI: Mitos masih jadi faktor penghambat program KB

Menurutnya, pengelolaan alokon perlu didukung sistem rantai pasok yang mencakup perhitungan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pengelolaan persediaan, hingga pendistribusian ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan Sistem Informasi Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi (Sirika) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Keluarga (Siga).

Sistem tersebut telah diterapkan hingga tingkat fasilitas pelayanan kesehatan sejak April 2025. Pencatatan melalui aplikasi Pelayanan KB Siga dan Sirika diharapkan dapat meningkatkan akurasi data persediaan dan konsumsi alokon sebagai dasar perencanaan distribusi.

BKKBN Sumatera Selatan juga telah melakukan penguatan koordinasi dan pemantauan tata kelola alokon di sembilan kabupaten/kota, yakni Palembang, Pagar Alam, Lubuk Linggau, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Lahat.

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain belum optimalnya pencatatan dan pelaporan berbasis aplikasi, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pengelolaan logistik, serta belum terpenuhinya standar sarana penyimpanan.

Baca juga: Mendukbangga pastikan hak alat kontrasepsi warga negara terpenuhi

Baca juga: Kemendukbangga usulkan penambahan anggaran untuk alat kontrasepsi

Keterbatasan jaringan internet juga menjadi hambatan dalam pemutakhiran dan sinkronisasi data. Selain itu, pembagian kewenangan pengelolaan alokon di setiap tingkatan pemerintahan perlu diperjelas melalui standar operasional prosedur.

Penguatan tata kelola alokon diharapkan dapat meningkatkan kesinambungan pelayanan KB, sehingga pasangan usia subur memiliki akses untuk merencanakan kehamilan, mengatur jarak kelahiran, serta menentukan jumlah anak sesuai kondisi kesehatan dan kemampuan keluarga.

Upaya tersebut juga menjadi bagian dari pencegahan risiko kesehatan ibu dan bayi serta peningkatan kualitas pengasuhan dan pemenuhan gizi anak.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.