Kemendagri: KKT2026ruang konsolidasi nasional perkuat kebinekaan

Timika (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menyebutkan bahwa Konferensi Kota Toleransi (KKT) II tahun 2026 di Kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah menjadi ruang konsolidasi nasional memperkuat kebinekaan di Indonesia.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Akmal Malik di Timika, Minggu, mengatakan penyelenggaraan KKT di Mimika memiliki arti yang sangat strategis karena bukan sekedar forum pertemuan dan pertukaran gagasan.

"Tetapi merupakan ruang konsolidasi nasional untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam merawat kebinekaan, membangun persaudaraan dan memastikan setiap warga negara dapat hidup dengan aman, damai serta memperoleh hak dan kesempatan yang setara," ujarnya pada pembukaan KKT 2026.

Indonesia adalah negara yang di bangun di atas keberagaman, memiliki ratusan kelompok etnis, berbagai bahasa, budaya, agama dan kepercayaan yang hidup berdampingan dalam satu rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Pendiri bangsa telah mendirikan fondasi yang sangat kokoh, Pancasila, UUD 1945, Bineka Tunggal Ika," ujarnya.

Ia mengatakan membangun masyarakat yang toleran bukanlah pekerjaan sederhana, berbagai tantang akan dihadapi pertama masih ada sikap intoleran, prasangka diskriminasi dan eksklusifisme yang dapat menghambat hubungan antar kelompok masyarakat.

Kedua meningkatnya polarisasi sosial yang terkadang dibangun berdasarkan perbedaan identitas suku, agama, budaya maupun pilihan politik. Ketiga penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, provokasi dan narasi permusuhan melalui media sosial.

Keempat potensi konflik sosial yang dipicu oleh berbagai persoalan seperti kesenjangan sosial,perebutan sumber daya, persoalan batas wilayah maupun persoalan yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Kelima belum optimalnya integrasi nilai-nilai toleransi dan inklusifitas dalam kebijakan pelayanan publik, pelayanan pemerintahan dan program pembangunan di berbagai daerah.

"Persoalan tersebut menunjukkan bahwa toleransi tidak hanya dibebankan kepada tokoh agama atau organisasi keagamaan. Toleransi adalah tanggung jawab bersama," ujarnya.

Pemerintah daerah harus menjadi penggerak utama lahirnya prakarsa dan inovasi dalam membangun masyarakat yang toleran, inklusif dan damai. Kemendagri akan mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memelihara stabilitas sosial politik, memperkuat ketahanan sosial budaya serta meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

"Kami berharap Mimika menjadi salah satu contoh bahwa keberagaman dapat dikelola menjadi kekuatan sosial melalui kepemimpinan yang inklusif, berkelanjutan dan kolaborasi nyata," ujarnya.

Pemerintah ingin melihat lahirnya lebih banyak kabupaten kota yang tidak hanya dikenal karena keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur tetapi juga karena kemampuannya membangun masyarakat yang toleran, inklusif dan damai.

"Masa depan Indonesia ditentukan oleh kemampuan kita menjaga persatuan , merawat keberagaman, menghormati perbedaan dan memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai. Dari Timika saya mengajak untuk bersama -sama membangun gerakan merawat harmoni Indonesia," ujarnya

Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan Mimika merupakan salah satu kabupaten di Papua Tengah yang memiliki masyarakat yang beragam dari seluruh Indonesia dan hidup berdampingan dan saling menghormati antara satu dengan yang lain.

Ia menegaskan Toleransi ini bukan hanya menjadi sebuah slogan tetapi harus diwujudkan melalui sikap dan tindakannya nyata dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan negara.

Melalui KKT ke II di Timika ini mendapatkan hasil yang dapat direkomendasikan menjadi regulasi untuk membangun toleransi beragama di Indonesia

Pewarta: Marselinus Nara
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.