Kemendagri dorong penanganan TBC masuk prioritas anggaran daerah

Sumedang (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah memasukkan program penanggulangan tuberkulosis (Tb) dalam daftar prioritas pembangunan dan penganggaran daerah guna memperkuat upaya pengendalian penyakit tersebut.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus di Sumedang, Jawa Barat, Kamis, mengatakan penanganan Tb harus menjadi perhatian kepala daerah karena kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

"Urusan kesehatan ini urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. Makanya setiap kepala daerah juga wajib memprioritaskan masalah kesehatan ini," katanya.

Ia menjelaskan komitmen pemerintah daerah perlu tercermin dalam dokumen perencanaan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, penemuan kasus Tb nasional hingga Oktober 2026 mencapai 666.985 kasus atau sekitar 61 persen dari target 972.000 kasus. Sementara itu, sebanyak 599.425 pasien telah memulai pengobatan.

Di Kabupaten Sumedang, Dinas Kesehatan mencatat penemuan 3.591 kasus dari estimasi 5.113 kasus TBC sepanjang 2026 hingga 1 Juli atau sekitar 70 persen dari proyeksi tahunan.

Wiyagus mengatakan pemerintah pusat perlu memastikan kesesuaian antara capaian program kesehatan yang dilaporkan pemerintah daerah dengan kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk pelaksanaan anggaran dan rencana aksi penanggulangan Tb.

"Tidak ada lagi superman, Kemenkes tidak bisa sendiri, pemda juga tidak bisa sendiri," ujarnya.

Ia menegaskan penanganan Tb membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat, termasuk memperkuat pelacakan kontak erat serta meningkatkan kepatuhan masyarakat menjalani terapi pencegahan tuberkulosis (TPT).

Baca juga: Wamenkes: Indonesia tempati urutan kedua kasus Tb terbanyak di dunia

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.