Kemendagri bahas pengembangan sistem informasi peringatan dini banjir

Karena kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan sistem informasi dan data, BNPB memiliki aplikasi InaRISK

Banjarmasin (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat pengembangan sistem informasi penanganan dini banjir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 29–31 Oktober 2026.

“Karena kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan sistem informasi dan data, BNPB memiliki aplikasi InaRISK,” kata Analis Kebencanaan Ahli Muda Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sesa Wiguna saat menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, Jumat.

Ia menjelaskan sistem peringatan dini yang disepakati masyarakat global mencakup empat komponen, yakni pengetahuan risiko, pemantauan, diseminasi informasi, dan aksi.

Dalam pengkajian risiko bencana, BNPB menghasilkan tiga jenis informasi, yaitu bahaya yang berkaitan dengan potensi fenomena bencana, kerentanan objek yang terdampak, serta kapasitas yang mencakup kemampuan dan bantuan penanganan.

Baca juga: BRIN siapkan peranti sistem peringatan dini banjir dan erosi

Sesa mengatakan BNPB menyediakan hasil kajian risiko tersebut melalui aplikasi InaRISK yang dapat diakses melalui platform web dan iOS serta perangkat gawai.

“Kalau kita membuka InaRISK, aplikasi akan mengarahkan ke lokasi tempat kita berada. Jika kita memilih informasi bahaya, aplikasi akan menunjukkan ancaman yang berpotensi terjadi,” ujarnya.

Aplikasi tersebut juga menyediakan panduan tindakan yang perlu dilakukan masyarakat sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana.

Informasi dalam bentuk infografis akan ditampilkan ketika tingkat ancaman berada pada kategori sedang dan tinggi. Sementara itu, informasi tersebut tidak ditampilkan untuk kategori rendah.

Baca juga: BMKG perkuat peringatan dini potensi banjir rob di Pekalongan

Sesa berharap kegiatan tersebut dapat memperluas pengenalan aplikasi InaRISK kepada masyarakat, khususnya di Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan yang memiliki potensi banjir cukup tinggi.

Rapat tersebut merupakan bagian dari kegiatan sinkronisasi urusan pemerintahan daerah tingkat II dengan program Bina Pembangunan Daerah yang diselenggarakan unit eselon II Kemendagri.

Kegiatan itu mencakup fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintahan daerah dalam Program Ketangguhan Banjir Perkotaan (National Urban Flood Resilience Program/NUFReP), dengan pengembangan sistem informasi penanganan banjir di daerah sebagai salah satu subkomponennya.

Pewarta: Sukarli
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.