Kemenbud-Polri koordinasi perkuat keamanan objek vital kebudayaan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kebudayaan Fadli Zon berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait penyusunan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) dan standard operasional prosedur (SOP) yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing museum dan situs cagar budaya.

Cagar budaya yang menjadi aset bangsa yang memiliki nilai sejarah dan budaya perlu dilindungi dari berbagai ancaman termasuk pencurian atau tindak kriminal, risiko kebakaran, bencana alam hingga situasi lainnya.

“Aset-aset budaya, situs-situs bersejarah, cagar budaya, museum serta koleksi yang tersimpan di dalamnya merupakan objek vital. Di luar negeri, kalau kita lihat datang ke semua museum, ke semua cagar budaya, pengamanan itu tingkat tinggi. Oleh karena itu, kita harus buat sistemik, agar ke depannya memiliki standar dan prosedur terhadap kondisi pengamanan dan situasi pengunjung,” ujar Menteri Kebudayaan di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Pemerintah dukung Keraton Surakarta jadi pusat budaya unggul

Dalam pertemuannya dengan Direktur Pamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol. Syahduddi, Jumat, ia menjelaskan bahwa setiap museum dan cagar budaya memiliki karakteristik serta tingkat kerawanan yang berbeda sehingga membutuhkan sistem pengamanan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Sistem ini dapat menjadi acuan bersama yang mencakup pengaturan akses keluar-masuk, pemanfaatan CCTV dan perangkat pemeriksaan, hingga pengelolaan arus pengunjung.

Fadli juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, termasuk penguatan jumlah dan kapasitas Polisi Khusus (Polsus).

Mengingat pengelolaan museum dan cagar budaya melibatkan Polsus, juru pelihara (Jupel), serta tenaga pengamanan dengan tugas dan kompetensi yang berbeda, diperlukan standar pelatihan dan prosedur kerja yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan agar pengamanan berjalan optimal.

Baca juga: Fadli: Revitalisasi Ndalem Joyodipuran mempertahankan bentuk aslinya

Menanggapi hal tersebut, Brigjen Pol. Syahduddi, menyampaikan kesiapan Polri untuk mendukung pengamanan museum, situs, dan kawasan cagar budaya.

Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan adalah penilaian risiko terhadap setiap objek vital, penilaian ini mencakup identifikasi akses masuk dan keluar, desain bangunan, kondisi lingkungan sekitar, serta ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia operasional.

Hasil penilaian tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan rekomendasi sistem pengamanan, termasuk kebutuhan jumlah dan klasifikasi personel, penempatan pos pengamanan, serta perangkat yang diperlukan sesuai tingkat kerawanan masing-masing lokasi.

Baca juga: Pakar: Pemanfaatan ekonomi aset cagar budaya KAI suatu keharusan

Polri juga membuka ruang koordinasi teknis dengan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Kebudayaan untuk membahas pelaksanaan penilaian risiko dan penyusunan SOP.

Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan manusia (human error) dan kegagalan operasional, serta melindungi aset fisik, termasuk sumber daya manusia, gedung, dan peralatan, maupun aset operasional dan informasi.

SMP juga diharapkan dapat melengkapi SOP dengan memperkuat sistem pencegahan dini, menjadi pedoman dalam kondisi normal maupun situasi kontingensi, serta memastikan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berjalan secara efektif, efisien, dan terukur.

Baca juga: Perbaikan situs dan cagar budaya pascabencana Sumatra masih dilakukan

Baca juga: Kemenbud tinjau pemulihan 81 sistus cagar budaya di Pidie Jaya

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.