Romo Syafi'i menekankan bentuk pengaturannya masih perlu didalami agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan tidak mengabaikan hak masyarakat memperoleh pendidikan.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama terus mematangkan regulasi dalam memperkuat perlindungan pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan ke Al Azhar, Mesir, yang meliputi tata kelola keberangkatan, pengawasan jalur pendidikan, hingga penguatan kerja sama antarnegara.
"Kita harus betul-betul menangani dengan serius sehingga kita bisa memastikan anak-anak kita yang ke sana itu belajar. Tidak jadi komoditas dari mediator-mediator yang tidak bertanggung jawab," ujar Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i di Jakarta, Senin.
Wamenag menegaskan tingginya minat masyarakat Indonesia menimba ilmu di Al Azhar harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai.
Pemerintah tidak ingin pelajar yang berangkat dengan cita-cita menuntut ilmu justru menghadapi persoalan keamanan, tempat tinggal tidak layak, hingga praktik perantara pendidikan yang tidak bertanggung jawab.
Menurutnya, berbagai laporan mengenai kondisi pelajar Indonesia di Mesir menjadi peringatan bahwa tata kelola pendidikan lintas negara tidak cukup hanya mengatur proses seleksi dan keberangkatan. Diperlukan mekanisme pembinaan dan perlindungan yang mampu menjangkau pelajar selama menjalani pendidikan.
Wamenag secara khusus menyoroti kerentanan pelajar yang berangkat pada jenjang pendidikan setingkat madrasah tsanawiyah dan aliyah. Usia yang relatif muda, keterbatasan pendampingan, serta lingkungan sosial yang berbeda menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan.
Salah satu opsi yang sebelumnya dibahas ialah pembatasan sementara keberangkatan ke lembaga pendidikan praperguruan tinggi Al Azhar dengan sejumlah pengecualian.
Namun, Romo Syafi'i menekankan bentuk pengaturannya masih perlu didalami agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan tidak mengabaikan hak masyarakat memperoleh pendidikan.
"Kalau tidak membuat aturan, saya tidak sependapat. Tapi seperti apa bentuk aturannya itu yang harus kita diskusikan," ujarnya.
Sebagai langkah pembenahan, Kemenag tengah menyiapkan tindak lanjut nota kesepahaman yang ditandatangani Menteri Agama dan Grand Syekh Al Azhar pada 12 Oktober 2026.
Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin mengingatkan sebagian besar pelajar Indonesia yang berangkat ke Mesir menempuh jalur mandiri. Mereka mengurus keberangkatan dan pembiayaan secara pribadi, sehingga tidak seluruh proses berada dalam kewenangan langsung Kementerian Agama.
Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam merancang regulasi yang efektif tanpa membatasi kesempatan masyarakat untuk mengakses pendidikan internasional.
"Kita tidak bisa melarang mereka belajar di Al Azhar. Karena itu semangat anak-anak kita, semangat santri-santri, semangat dari umat Islam Indonesia," kata dia.
Karena itu, menurutnya, substansi pengaturan harus terlebih dahulu dibahas bersama pihak Al Azhar agar kebijakan nasional selaras dengan mekanisme penerimaan dan pendidikan di institusi tersebut.
Baca juga: MoU Kemenag dan Al Azhar buka babak sejarah baru kerja sama pendidikan
Baca juga: Hari Santri di Kairo, PCINU apresiasi 43 mahasiswa peraih cumlaude
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Rini Utami
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Asep Firmansyah
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira