Kemen HAM sosialisasi Rancangan Perpres Uji Tuntas pelaku usaha

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) menyosialisasikan penguatan HAM kepada dunia industri di kawasan Jababeka Cikarang, Kabupaten Bekasi sekaligus mengenalkan draf Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Uji Tuntas kepatuhan pelaku usaha pada bisnis dan HAM.

Kegiatan ini sebagai implementasi visi besar Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tercantum dalam Astacita yang menempatkan isu HAM pada poin pertama, termasuk pembentukan Kementerian HAM sebagai kementerian mandiri dengan kewenangan kuat mulai dari perumusan regulasi hingga fungsi penilaian kepatuhan.

"Perlindungan HAM merupakan amanah konstitusi, tugas negara memastikan hak asasi manusia dihormati, ditegakkan, dimajukan dan dipenuhi. Kami menjalankan amanah konstitusi untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia," kata Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin di Cikarang, Senin.

Dia menjelaskan regulasi menyangkut kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis yang selaras dengan nilai-nilai perlindungan HAM turut sejalan dengan upaya pemenuhan persyaratan Indonesia menuju keanggotaan klub negara-negara maju (OECD).

Draf regulasi Rancangan Perpres Uji Tuntas Pelaku Usaha saat ini sudah berada di meja Kementerian Sekretariat Negara dan tinggal menunggu penandatanganan resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam implementasinya nanti, uji tuntas kepatuhan HAM pelaku usaha atau human rights due diligence akan mengacu pada 13 indikator utama yang mencakup aspek lingkungan hidup, hak ketenagakerjaan, keselamatan kerja hingga penghormatan terhadap hak-hak perempuan.

Penilaian tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh kementerian, melainkan asesor independen maupun internal perusahaan dengan persyaratan telah mengantongi sertifikasi resmi dari Kementerian HAM.

"Semangat dari regulasi ini bukanlah untuk punishment (menghukum), melainkan pembinaan. Perusahaan yang meraih hasil penilaian baik akan diberikan insentif berupa publikasi positif hingga kemudahan akses pinjaman yang dikoordinasikan bersama Kemenkeu dan Kemenko Perekonomian," jelasnya.

Bagi perusahaan yang belum memenuhi standar, Kementerian HAM akan membuka ruang sanggah dan menyediakan layanan pendampingan untuk perbaikan. Namun, jika ada yang terbukti tidak memiliki itikad baik serta abai terhadap pelanggaran, sanksi tegas hingga rekomendasi pencabutan izin usaha dapat diberlakukan.

Kementerian HAM menargetkan regulasi ini dapat disahkan oleh Presiden pada akhir tahun ini atau selambat-lambatnya awal tahun depan. Memasuki tahun 2027, kementerian akan fokus sosialisasi masif, coaching clinic serta pemodelan.

Sebagai tahap awal, tiga entitas perusahaan akan menjadi proyek percontohan. Unsur BUMN sebagai sasaran pertama dilanjutkan swasta nasional dan swasta asing. Langkah ini diambil agar korporasi negara diharapkan mampu memberikan teladan kepatuhan sebelum aturan ini diwajibkan secara menyeluruh pada tahun 2028.

"Kawasan Industri Jababeka ini menjadi lokasi peluncuran perdana sosialisasi berdasarkan hasil rekomendasi Kementerian Perindustrian. Sebagai salah satu kawasan industri tertua dan terbesar di Indonesia, Jababeka dinilai sebagai titik awal yang ideal untuk model percontohan penerapan bisnis berbasis HAM di tingkat kawasan industri nasional," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.