Kemdiktisaintek libatkan BPOM percepat hilirisasi produk obat

Surabaya (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sejak awal penelitian untuk mempercepat pengembangan dan hilirisasi produk obat di Indonesia.

"Biasanya pengembangan obat itu berakhir dengan praklinis dari BPOM. Kami para peneliti itu datangnya di terakhir. Nah, sekarang kita ubah. Jadi BPOM akan ikut serta dari awal, dari riset dari awal," kata Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan (Dirjen Risbang) Kemdiktisaintek Fauzan Adziman dalam rangkaian Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Kamis.

Selama ini, katanya, peneliti umumnya baru melibatkan BPOM ketika penelitian memasuki tahap akhir, terutama menjelang pengujian dan proses perizinan.

Melalui pola baru tersebut, regulator akan mendampingi peneliti sejak proses riset hingga pengembangan produk.

Ia menyebut kolaborasi tersebut telah ditandatangani bersama. Kemdiktisaintek juga membuka panggilan proposal (call for proposal) untuk pendanaan penelitian tahun depan dengan melibatkan BPOM dalam proses pengembangan riset.

Ia mengatakan perubahan pola kolaborasi itu diarahkan untuk mencapai tiga target, yakni faster (lebih cepat), better (lebih baik), dan cheaper (lebih murah).

"Obat ini memang lagi dilema supaya lebih cepat prosesnya, kualitasnya lebih baik melalui inovasi, dan di ujung agar obat-obat kita bisa lebih accessible, cheaper, lebih murah," ujarnya.

Baca juga: BPOM: Riset-regulasi kembangkan potensi probiotik untuk inovasi pangan

Ia menambahkan penguatan kolaborasi riset tersebut juga didukung tambahan dana abadi penelitian Rp20 triliun. Dana itu diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di hilir melalui pengembangan produk inovasi, termasuk obat-obatan.

Dana abadi tersebut, katanya, dimanfaatkan melalui hasil pengelolaan dana dengan perkiraan sekitar 6,7 persen dapat digunakan setiap tahun.

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menyatakan kesiapan lembaganya mendukung penelitian berbasis obat, baik pada tahap praklinis maupun klinis. Dukungan tersebut mencakup percepatan perizinan hingga pendampingan penelitian.

"Semua riset-riset penelitian yang berbasis obat, baik uji praklinisnya maupun uji klinisnya, kita akan dukung. Kita percepat izinnya, kita support kalau perlu kita asistensi, kita bantu supaya itu bisa cepat," katanya.

Ia menjelaskan Indonesia memiliki sekitar 31.000 jenis atau spesies tumbuhan yang berpotensi menjadi sumber bahan obat. Namun, pemanfaatan kekayaan hayati tersebut masih perlu ditingkatkan.

Dari potensi tersebut, sekitar 22.000 produk telah memperoleh nomor izin edar sebagai jamu, sedangkan produk obat bahan alam yang dikembangkan baru sekitar 76 jenis dan fitofarmaka 21 jenis.

Di sisi lain, sekitar 94 persen bahan baku obat nasional masih bergantung pada impor. Kondisi tersebut menjadi peluang untuk mengembangkan bahan baku obat berbasis kekayaan hayati dalam negeri.

Untuk mendukung upaya tersebut, BPOM menyiapkan tiga strategi, yakni mendukung riset dan percepatan perizinan, mendorong investasi pengembangan obat, serta memperkuat kolaborasi akademisi, bisnis, dan pemerintah atau academia, business, government (ABG).

Dalam skema tersebut, perguruan tinggi berperan menghasilkan inovasi melalui penelitian, industri mendukung investasi dan pengembangan produk, sedangkan pemerintah menyediakan dukungan kebijakan dan regulasi.

BPOM telah menjalin kerja sama dengan 197 universitas di Indonesia.

Baca juga: BPOM targetkan kemandirian bahan baku obat agar tak tergantung impor

Baca juga: Kemdiktisaintek-BPOM perkuat hilirisasi riset obat berbasis bahan alam

Pewarta: Willi Irawan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.