Kejar target pajak, ekonom sarankan pemerintah tagih tunggakan

Dalam waktu yang tersisa, strategi paling realistis bukan menaikkan tarif atau menciptakan pajak baru karena berisiko menekan pertumbuhan. Pemerintah sebaiknya memprioritaskan penagihan tunggakan yang telah berkekuatan hukum

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyarankan pemerintah mengoptimalkan penagihan tunggakan pajak serta memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak untuk mengejar target penerimaan negara pada kuartal IV-2026.

“Dalam waktu yang tersisa, strategi paling realistis bukan menaikkan tarif atau menciptakan pajak baru karena berisiko menekan pertumbuhan. Pemerintah sebaiknya memprioritaskan penagihan tunggakan yang telah berkekuatan hukum,” kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Hingga September 2026, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.607,6 triliun atau 68,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp2.357,7 triliun.

Dengan demikian, pemerintah perlu mengumpulkan sekitar Rp750 triliun pada kuartal IV-2026.

Yusuf menilai peluang mencapai target masih terbuka, tetapi ruangnya semakin terbatas.

Dia memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun hanya mencapai 96,5 persen hingga 98 persen dari target, dengan potensi kekurangan sekitar Rp45 triliun sampai Rp80 triliun.

Menurut dia, pemerintah perlu memprioritaskan penagihan tunggakan pajak yang telah berkekuatan hukum, sekaligus memanfaatkan sistem Coretax untuk meningkatkan pencocokan data transaksi dan kepatuhan wajib pajak.

Pengawasan juga perlu difokuskan pada wajib pajak orang pribadi berpenghasilan tinggi serta kepatuhan pembayaran royalti dan pelaporan nilai ekspor pada sektor ekstraktif.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar upaya mengejar penerimaan tidak dilakukan melalui penundaan restitusi maupun percepatan pembayaran pajak yang seharusnya diterima pada tahun berikutnya.

Praktik tersebut dinilai berisiko mengganggu arus kas dunia usaha sekaligus memindahkan tekanan penerimaan ke tahun anggaran 2027.

“Jika kekurangan penerimaan tetap terjadi, lebih baik dikelola secara terukur melalui peningkatan kualitas belanja daripada memaksakan penerimaan dengan mengorbankan aktivitas ekonomi,” ujar Yusuf.

Baca juga: Target pajak 2026 masih bisa dicapai, upaya DJP dinilai maksimal

Baca juga: DJP: Restitusi tetap jaga keseimbangan penerimaan dan hak wajib pajak

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.