Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat kawasan industri di Indonesia menyerap 2,36 juta tenaga kerja dan membukukan akumulasi investasi Rp6.750 triliun hingga Juli 2026 yang berasal dari 181 kawasan industri dengan luas 110 ribu hektare.
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin, menegaskan pengembangan kawasan industri ke depan perlu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.
Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mendekatkan aktivitas industri dengan sumber bahan baku, serta meningkatkan efisiensi logistik.
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy mengatakan, kawasan industri memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian nasional, mulai dari menarik investasi, meningkatkan aktivitas manufaktur, hingga membuka lapangan kerja.
Hingga Juli 2026, sebanyak 181 kawasan industri tersebut telah menampung lebih dari 12 ribu perusahaan. Besarnya kontribusi tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat daya saing kawasan industri melalui optimalisasi berbagai fasilitas dan kemudahan yang tersedia.
Tri menyampaikan bahwa penguatan kawasan industri perlu didukung iklim usaha yang kondusif dan pemanfaatan fasilitas pemerintah secara optimal.
Kata dia, ini semakin penting mengingat industri pengolahan nonmigas masih menunjukkan kinerja positif di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global.
"Pada Oktober 2026, kinerja industri manufaktur nasional masih menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tercermin dari nilai Purchasing Managers' Index (PMI) sebesar 54,0 dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sebesar 53,77. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri tetap berada pada zona ekspansi dan memiliki peran penting dalam menciptakan nilai tambah serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat," ujar Tri.
Kinerja positif tersebut juga tercermin dari pertumbuhan industri pengolahan nonmigas yang mencapai 5,88 persen pada triwulan III 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.
Pada periode yang sama, nilai produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas mencapai Rp1.168,99 triliun, dengan investasi hampir Rp200 triliun. Capaian ini memperlihatkan sektor manufaktur tetap menjadi salah satu penopang penting pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk menjaga kinerja tersebut, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha, termasuk fasilitas perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2016.
Namun, pemanfaatan fasilitas tersebut masih perlu ditingkatkan. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian antara lain pemahaman terhadap kebijakan, informasi mengenai jenis dan persyaratan fasilitas, hingga mekanisme pengajuan agar perusahaan dapat memanfaatkan insentif yang tersedia secara optimal.
Menurut Tri, pemanfaatan fasilitas dan kemudahan di kawasan industri membutuhkan kesamaan pemahaman serta koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, dan perusahaan yang beroperasi di dalamnya.
Baca juga: BKPM: Izin 12 kawasan industri baru di Jateng segera terbit
Baca juga: Kemenperin dorong pengembangan kawasan industri sesuai karakteristik
Baca juga: HKI dorong penguatan tata kelola capai pertumbuhan 8 persen
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Ahmad Muzdaffar Fauzan
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira