Kapolri tegaskan penindakan tanpa kompromi oknum penyadapan Presiden

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas tanpa kompromi siapapun pelaku penyadapan terhadap Presiden, baik yang dilakukan oleh oknum internal Polri.

Terkait dinamika yang terjadi di internal Polri saat ini, dengan adanya aksi penyadapan, Suyudi menegaskan bahwa itu ulah segelintir oknum yang ingin mengganggu pemerintah, yang menyadap pemimpin tertinggi di republik ini adalah sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan institusi.

"Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati," kata Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda oleh Cipayung Plus Pusat, di Jakarta, Selasa.

Meski menyayangkan adanya insiden tersebut, Suyudi menilai ada hikmah besar di baliknya. Peristiwa itu justru memicu gelombang dukungan luas dari rakyat Indonesia yang sebelumnya terbelah di media sosial kini menjadi solid dan kompak karena tidak terima pemimpin negara dikhianati.

Suyudi menekankan pentingnya menjaga kewibawaan dan muruah Presiden sebagai simbol negara.

Ia memastikan pihak kepolisian tidak akan tinggal diam dan tidak akan takut menghadapi pihak-pihak yang mencoba menciderai kedaulatan negara.

"Siapa pun pelakunya, termasuk daru institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas," tegasnya.

"Dan insyaallah kami tidak pernah takut, ketakutan saya hanya pada Tuhan. Sesama manusia, kalau mereka memang melakukan sebuah tindakan hukum, apalagi menciderai negara ini, saya di depan, dan rekan-rekan (pemuda-red) harus di belakang saya," sambungnya.

Mantan Kapolda Banten itupun mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat untuk terus bersatu, memperkuat silaturahmi, serta mengawal konsolidasi nasional demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Ia juga berharap wadah pemuda terus menjadi rumah rakyat, dan benteng demokrasi yang kokoh.

"Tidak ada kata terlambat, mari kita maju, mari kita bersatu untuk negara, untuk kesatuan Indonesia. Masih banyak "PR" kita yang perlu dibenahi. Tapi yakinlah, Indonesia akan menjadi Indonesia Emas 2045, karena kita kuat, karena kita solid," pungkasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal, yaitu LSP, AS, EH, dan SU.

Para tersangka yang merupakan perwira tinggi (pati) Polri tersebut diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha. Perbuatan itu dilakukan pada 2025-2026.

Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP) serta tanpa ada kaitannya dengan proses penegakan hukum.

Selain itu, para tersangka juga diduga melakukan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

Adapun tersangka LSP, ASN, dan EH menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat. Sementara tersangka SU belum bisa dilakukan penahanan lantaran masih dalam kondisi sakit.

Baca juga: Hari Pahlawan, Kapolri ajak jajaran teladani integritas Hoegeng

Baca juga: Kapolri tegaskan komitmen berantas narkoba berhasil ungkap 10,5 ton

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.