Kapolda Metro Jaya tekankan pendekatan humanis dalam penataan Kampung Bahari

Jakarta (ANTARA) - Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto menekankan pentingnya pendekatan humanis serta penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi warga dalam penataan kawasan Kampung Bahari di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pascapenindakan kasus peredaran narkoba.

Untuk itu, dia meminta agar penataan Kampung Bahari senantiasa mengedepankan pendekatan humanis.

"Penataan ini bukan untuk membuat warga negara kita yang selama ini mendapat penghasilan, kemudian tidak ada penghasilan, dan bingung. Negara hadir untuk memfasilitasi itu," kata Dadang saat meninjau lokasi penataan Kampung Bahari di Jakarta Utara, Selasa.

Menurut dia, penanganan Kampung Bahari tidak boleh berhenti pada aspek penegakan hukum semata. Perbaikan lingkungan fisik harus berjalan beriringan dengan pembenahan kondisi sosial agar kawasan tersebut tidak kembali dimanfaatkan menjadi area peredaran gelap narkotika.

Dia juga menginstruksikan jajaran terkait agar melakukan pendataan menyeluruh terhadap warga, termasuk kondisi tempat tinggal dan sumber mata pencaharian mereka.

Baca juga: Wako Jakut: Penataan Kamping Bahari butuh kerja sama lintas sektoral

Perhatian khusus, kata Dadang, diarahkan kepada masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas pemilahan serta pengelolaan sampah, sehingga proses penataan tidak memutus mata pencaharian mereka.

Selain itu, Polda Metro Jaya turut berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan skema penataan berjalan secara bertahap.

Penertiban dan pembersihan akan diprioritaskan pada area yang tidak berpenghuni, sedangkan area berpenghuni didata lebih dulu untuk menentukan solusi yang tepat.

Selain penataan fisik, Dadang juga mendorong pengawasan lingkungan berbasis masyarakat serta pelibatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung kemandirian ekonomi warga setempat.

Sementara itu, Executive Vice President (EVP) PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta Januri mengatakan pihaknya menyiagakan alat berat dan kendaraan pengangkut sampah yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Rabu, 4 November 2026. Pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengkaji opsi hunian alternatif bagi warga terdampak.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menuturkan terdapat 46 penerima bantuan perumahan di kawasan Kampung Bahari yang tersebar di beberapa RW.

Pemerintah berencana memperbarui data warga untuk melihat potensi penambahan alokasi bantuan perbaikan kualitas hunian.

Baca juga: Pram minta Forkopimda Jakut ikut tangani narkoba di Kampung Bahari

Baca juga: Gubernur DKI dukung upaya polisi berantas narkoba di Kampung Bahari

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.