Kantor Imigrasi dan Poltekimipas gelar penyuluhan hukum keimigrasian

Yogyakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Yogyakarta bersama Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltekimipas) menggelar Penyuluhan Hukum Keimigrasian bertema "Penguatan Pengawasan Orang Asing Berbasis Masyarakat".

Wakil Direktur Poltekimipas Budy Mulyawan, A.Md.Im., S.IP., M.Si., Ph.D di Yogyakarta, Jumat, menegaskan bahwa pengawasan orang asing tidak dapat hanya bertumpu pada petugas Imigrasi.

"Tetapi membutuhkan kesadaran hukum masyarakat serta keberanian melaporkan indikasi pelanggaran kepada instansi berwenang," katanya pada penyuluhan hukum keimigrasian tersebut.

Dalam penyuluhan hukum tersebut Kantor Imigrasi Yogyakarta dan Kelurahan Mantrijeron Yogyakarta menandatangani Perjanjian kerja Sama (PKS) program Desa Binaan Imigrasi.

"Kerja sama ini menjadi landasan koordinasi, pertukaran informasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan orang asing," ujar Budi Mulyawan.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta Benu Elamrusyia mengatakan peran kejaksaan dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), mulai dari koordinasi dan pertukaran data, analisis potensi kerawanan, hingga operasi gabungan.

Dia menjelaskan ragam tindak pidana keimigrasian itu bisa penyalahgunaan izin tinggal, pemalsuan dokumen, dan penyelundupan manusia, sehingga pentingnya koordinasi antara PPNS keimigrasian dan Jaksa Penuntut Umum.

Dosen Poltekimipas Dr. Muhammad Arief Adillah, S.Sos., M.A.P., melalui materi "Desa Sadar Imigrasi, Masyarakat Terlindungi" mengajak warga mengenali potensi kerawanan di lingkungannya dan menyampaikan informasi awal kepada petugas Imigrasi, tanpa melakukan pemeriksaan atau penindakan sendiri.

"Saya juga mengingatkan warga agar waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural yang rawan TPPO dan TPPM," katanya.

Melalui kegiatan ini, Kantor Imigrasi Yogyakarta berharap terbangun jejaring informasi yang kuat serta sinergi berkelanjutan antara Imigrasi, Poltekimipas, kejaksaan, pemerintah kelurahan, dan masyarakat dalam mendukung pengawasan orang asing.

Dengan demikian harapannya pengawasan orang asing bukan hanya tanggung jawab Imigrasi, tetapi juga membutuhkan kepedulian dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.