Kadin dorong bisnis kehutanan regeneratif bagi transformasi bioekonomi

Kekayaan hayati Indonesia perlu dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pemanfaatan hutan secara regeneratif dan lestari bekerja sama dengan masyarakat lokal

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong bisnis kehutanan regeneratif sebagai bagian dari transformasi bioekonomi Indonesia yang mendukung aksi iklim, pelestarian keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyatakan, pihaknya mendorong pengembangan bioekonomi berbasis hutan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus mendukung aksi iklim dan kesejahteraan masyarakat.

“Kekayaan hayati Indonesia perlu dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pemanfaatan hutan secara regeneratif dan lestari bekerja sama dengan masyarakat lokal," ujar dia dalam dialog “Forest-Based Bioeconomy for Climate, Nature and Communities: Advancing Indonesia’s Nature-Based Economy through Multi-Use Forest Landscapes” yang diselenggarakan Kadin Regenerative Forest Business Hub (RFBH) di Paviliun Indonesia COP31, Antalya, Turkiye, Kamis (12/11).

Melalui Kadin Regenerative Forest Business Hub (RFBH), tambahnya, penguatan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan mitra internasional diarahkan untuk memperluas pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah melalui inovasi, investasi dan pengembangan pasar.

Untuk itu, menurut dia, dunia usaha perlu memperkuat kemitraan dengan pemerintah, masyarakat dan mitra pembangunan untuk mewujudkannya,” katanya.

Shinta menyatakan penguatan bisnis kehutanan regeneratif perlu dihubungkan dengan inovasi industri, pengembangan pasar, serta akses investasi. Kemitraan tersebut diperlukan agar pemanfaatan sumber daya hayati mendukung pertumbuhan usaha sekaligus menjaga fungsi ekosistem dan penghidupan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Usaha dan Tata Kelola Berkelanjutan Kadin Indonesia Elim Sritaba memaparkan pendekatan Kadin RFBH dalam menciptakan nilai tambah bisnis kehutanan berbasis lanskap yang produktif, inklusif dan regeneratif.

Rencana perluasan penerapan multiusaha kehutanan (MUK) melalui Kadin RFBH pada 2027–2029 ditargetkan menjangkau sedikitnya 10 unit perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dan perhutanan sosial. Tahap tersebut melanjutkan penguatan fondasi pada 2022–2025 serta pelaksanaan proyek percontohan pada 2025–2027.

Baca juga: Anindya dorong koridor dagang baru hadapi geopolitik global

Baca juga: Indonesia turut rumuskan arah pertumbuhan ekonomi di B20 Summit AS

"Kami siap bermitra untuk memperluas iplememtasi kehutanan regeneratif, mendorong inklusi sosial, serta mencapai target iklim dan keanekaragaman hayati global," katanya.

Kadin memproyeksikan pengembangan MUK pada arean non produktif melalui pembangunan agroforestry seluas 1,8 juta hektare dimana 10 pilot MUK pada tahap awal ditargetkan dicapai pada periode 2025–2029 sebelum implementasi full.

Proyeksi pendapatan kotor dari target tersebut Rp814 triliun per siklus produksi dan potensi penciptaan 1,4 juta lapangan kerja.

Elim menyoroti perlunya pembiayaan jangka panjang, kepastian pembeli, dukungan kebijakan, serta kemitraan masyarakat dengan pembagian manfaat yang inklusif.

Lokasi percontohan yang sedang berproses saat ini mencakup landskap Bentala di Kalimantan Timur, dan Kubu Raya di Kalimantan Barat, dengan rencana perluasan ke beberapa landskap lain di Sumatera dan Kalimantan

Koordinator Kadin RFBH Rukmantara menjelaskan target pilot MUK yang sedang dibangun berbasiskan landskap disesuaikan dengan target RPJMN 2025 - 2029 sebanyak 10 pilot dengan investasi minimal Rp1,2 triliun.

"Dalam 3 tahun ke depan Kadin RFBH akan lebih fokus pada pengembangan MUK di kawasan hutan non produktif dengan aplikasi agroforestry berpartner dengan masyarakat membangun ekosistem bisnis di landscap," katanya.

Sementara itu Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti menekankan pemanfaatan hutan lestari untuk mendukung pencapaian target NDC Indonesia, Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, serta pengembangan bioekonomi berbasis hutan.

"Kebijakan multiusaha kehutanan bertujuan meningkatkan nilai tambah hasil hutan sekaligus tindakan rehabilitasi hutan yang dilaksanakan bersama masyarakat melalui skema Perhutanan sosial termasuk hutan adat yang dibangun menjadi rantai nilai agar manfaat ekonomi diterima parapihak secara lebih luas dan berkeadilan,” ujarnya.

Menurut dia, pengembangan produk hutan yang bebas deforestasi dalam sebuah landskap dan dapat ditelusuri perlu didukung kemitraan usaha termasuk pembiayaan. Pengelolaan lanskap yang berkelanjutan menjadi dasar untuk menjaga manfaat ekonomi tersebut dalam jangka panjang.

Baca juga: Keanggotaan Kadin bagi UMKM gratis untuk tingkatkan kapasitas

Baca juga: Menkeu Suahasil ajak Kadin kejar target investasi tumbuh 7 persen

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.