Nah, tentu kalau kita lihat dari sisi prosesnya, itu kan sudah sesuai aturan
Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong penerapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 dapat menyeimbangkan kemampuan perusahaan sekaligus menjaga kesejahteraan pekerja dan penciptaan lapangan kerja.
Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, kalangan pengusaha dapat menerima penetapan kenaikan UMP sepanjang prosesnya mengikuti ketentuan yang berlaku dan melalui pembahasan Dewan Pengupahan.
"Nah, tentu kalau kita lihat dari sisi prosesnya, itu kan sudah sesuai aturan," kata Sarman saat ditemui usai Pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) di Jakarta, Jumat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan, meningkat Rp407.065 atau 7,10 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876, melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026.
Meski menerima proses penetapannya, Sarman mengingatkan, kemampuan setiap perusahaan dalam memenuhi kenaikan upah berbeda-beda, terutama di tengah berbagai dinamika tantangan perekonomian yang masih dihadapi dunia usaha.
"Sebenarnya sudah cukup berat," ujarnya.
Menurut Sarman, tantangan tersebut antara lain berasal dari fluktuasi harga energi dan gas, biaya logistik, serta pergerakan nilai tukar rupiah yang memengaruhi ongkos produksi, khususnya bagi perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor.
Ia menilai kondisi keuangan dan prospek usaha perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan pengupahan agar kenaikan upah tetap berjalan seiring dengan kemampuan perusahaan mempertahankan kegiatan usahanya.
Terkait perusahaan yang belum mampu memenuhi upah minimum, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja mengatur mekanisme permohonan pengecualian kepada gubernur dengan persyaratan kesepakatan bipartit dan audit eksternal.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menekankan pentingnya kebijakan pengupahan yang tidak hanya memberikan pelindungan bagi pekerja, tetapi juga mendukung perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.
"Jadi harapannya adalah apa pun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, itu bisa memberikan kesempatan kerja juga buat seluruh masyarakat Indonesia," kata Ajib.
Ia menjelaskan, besaran indeks tertentu atau alfa dalam formula penghitungan upah minimum turut menjadi perhatian pengusaha karena berkaitan dengan kemampuan dunia usaha menyesuaikan biaya tenaga kerja.
Karena itu, Ajib berharap pemerintah mengimbangi kebijakan pengupahan dengan insentif yang dapat membantu perusahaan menjaga keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan kapasitas penyerapan tenaga kerja.
"Kita ingin menjadi partner yang bisa menyerap tenaga kerja yang berkualitas," ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) DKI Jakarta pada Agustus 2026 tercatat sebesar 5,75 persen, turun 0,30 poin persentase dibandingkan Agustus 2025, dengan jumlah penganggur sekitar 318 ribu orang.
Secara nasional, BPS mencatat TPT Agustus 2026 sebesar 4,75 persen atau setara 7,38 juta penganggur. Sementara itu, pekerja di sektor informal masih mencakup 57,93 persen dari total 147,98 juta penduduk bekerja.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan penetapan UMP 2027 telah melalui pembahasan bersama unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha.
Baca juga: Naik 7,1 persen, DKI tetapkan UMP 2027 sebesar Rp6,1 juta
Baca juga: Pemprov DKI akan tindak tegas perusahaan yang tak terapkan UMP 2027
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Aria Ananda
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira